Page 255 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

230 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

tanggung jawab pemerintah mengadministrasi pertanahan.
Pedoman dan prinsip saja tidak bisa menangani tantangan.
Kolaborasi antara mobilisasi sosial dan sejumlah pertimbangan
aliansi taktis dapat memaksimalisasi kesempatan bersamaan dengan
keprihatinan terhadap perampasan tanah, sehingga dapat pula
memberi dorongan terciptanya kemakmuran bagi petani gurem di
negara-negara berkembang.

(VRP)
Keterangan: Artikel dapat diunduh di www.tni.org

III.7. Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard and
James Keeley. 2009. Land grab or Development Opportunity?
Agricultural investment and international land deals in Africa.
London: FAO, IIED and IFAD.

Kata Kunci: Afrika Sub Sahara, akuisisi tanah, hukum, negosiasi

Lebih dari 12 bulan, akusisi besar-besaran di Afrika, Amerika
Latin, Asia Tengah dan Asia Tenggara telah menjadi pemberitaan
utama di laporan media massa di seluruh belahan dunia. Tanah
yang dulunya tampak di luar kepentingan, sekarang menjadi begitu
diburu investor internasional untuk mendapatkan ratusan ribu
hektar. Persoalan tanah ini menjadi isu yang panas karena tanah
merupakan bagian utama dari identitas, kehidupan sehari-hari, dan
ketahanan pangan. Selain melalui laporan media atau penelitian yang
dipublikasikan, kesepakatan-kesepakatan pertanahan internasional
dan dampak-dampaknya, masih sangat sedikit dipahami.
Laporan Lorenzo ini adalah salah satu langkah ke depan untuk
mengisi kesenjangan tersebut. Sebagai umpan balik dari kolaborasi
antara IIED, FAO dan IFAD, laporan riset ini mendiskusikan
kecenderungan-kecenderungan kunci dan orientasi-orientasi
akuisisi tanah, penataan kontrak yang dilekatkan pada akusisi
tanah, dan cara-cara penegosiasiannya, begitu juga dampak-dampak
yang timbul pada akses terhadap tanah bagi masyarakat pedesaan
di negara di mana kesepakatan tanah tersebut dilakukan. Laporan