Page 338 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 313

lahan pantai di Indonesia, studi ini mengangkat kasus lahan
pantai di Kulonprogo yang ternyata juga menjadi salah satu target.
Secara khusus, studi ini memaparkan proses dan mekanisme
proyek pengambilalihan tanah di Kulonprogo, Yogyakarta dengan
memberikan penekanan pada bagaimana proyek penambangan pasir
dirancang, dan dilegitimasikan dengan perhatian khusus pada Sultan
Yogyakarta yang memiliki berbagai peran yang saling berkaitan
sebagai gubernur, raja feodal dan patron, serta pelaku bisnis. Selain
itu, tulisan ini juga menyajikan gerakan perlawanan yang dilakukan
oleh para petani terhadap pengambilalihan tanah yang terjadi.
Penulis menggunakan konsep ‘commoning’ dari De Angelis untuk
menjelaskan dinamika yang terjadi dimana dalam kasus ini proses
untuk memproduksi dan mengelola ‘the common’ ditantang oleh
berbagai kepentingan dan dinamika modal untuk mengakumulasi
dan membangun serta menemukan kawasan-kawasan baru.
Ada beberapa hal yang dibahas dalam tulisan ini yaitu potret
petani lahan pasir komunal di Yogyakarta, kendali modal dalam krisis
kekuasaan yang memuluskan pengambilalihan tanah serta gerakan
tandingan melawan pengambilalihan tanah. Pada bagian kendali
modal, beberapa aspek yang menjadi sorotan adalah: kolonisasi
kawasan pinggiran dan pembangunan Jawa bagian selatan, politik
pengabaian dan penyembunyian, klaim hak hukum pada tanah
melalui reorganisasi kekuasaan serta peran khusus dari kekuasaan
lokal.

Bagian awal tulisan dimulai dengan mendemonstrasikan
inisiatif petani dalam memproduksi dan mereproduksi ‘the
commons’, dalam terminologi bagaimana mereka menciptakan
pertanian lahan pantai, meredistribusi tanah diantara mereka,
menciptakan sistem lelang lokal dan membagikan pengetahuan dan
pengalaman untuk banyak orang di wilayah pantai. Produksi dan
reproduksi ‘the commons’ ini ditantang oleh berbagai kepentingan
yang semakin memperdalam relasi sosial kapital yang terjadi melalui
pembangunan Jawa bagian selatan dan jalan lingkar selatan Jawa,
penyebaran politik penghilangan dan pengabaian serta reorganisasi
kekuasaan dominan di Yogyakarta yang disebut sebagai kekuasaan