Page 342 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi 317

akibat dari kebijakan nasional yang memprioritaskan eksploitasi
sumberdaya alam dan bahan mentah untuk kepentingan ekspor
kebijakan ini telah menyebabkan lahan-lahan pertanian digantikan
dengan pertambangan dan perkebunan yang menghasilkan
komoditas ekspor. Yang terjadi kemudian, sistem pangan tidak
lagi menanggapi kebutuhan gizi orang atau untuk produksi yang
berkelanjutan berdasarkan penghargaan terhadap lingkungan
hidup, tetapi didasarkan pada model yang berakar pada logika
kapitalis mencari keuntungan yang maksimal, optimalisasi biaya
dan eksploitasi angkatan kerja di masing-masing sektor produktif
tersebut. Barang-barang publik seperti air, tanah, bibit, yang
selama berabad-abad menjadi milik masyarakat telah diprivatisasi,
dirampok dari rakyat dan dikonversi ke dalam bisnis.
Dalam tulisannya ini Daeng menekankan bahwa penanganan
masalah pangan seharusnya dilakukan pada tingkat kebijakan
nasional yang baik di masing-masing negara. Masalah kelangkaan
pangan hanya dapat diatasi dengan menguatkan kedaulatan masing-
masing negara dalam mengatur produksi, distribusi dan konsumsi
pangan mereka. Kedaulatan pangan menunjuk pada peran negara
dalam menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Kedaulatan disini bukanlah kedaulatan orang
perorang, tetapi kedaulatan sebuah negara. Kebijakan pemerintah
Indonesia dalam pengadaan pangan melalui food estate, utang luar
negeri dan pasar keuangan komoditas pangan, justru akan semakin
meningkatkan kerentanan negara dan rakyat atas krisis pangan dan
krisis ekonomi secara keseluruhan.

(DWP)
Keterangan: Buku merupakan koleksi pribadi (lucia_wulan@yahoo.
com)

IV.40. Haboddin, M. 2011. Masyarakat Adat Melawan Perusahaan.
Governance. Vol. 2. No. 1, November 2011, hal 25-41 (16).

Kata Kunci: Kalimantan Barat, perampasan tanah, marjinalisasi,
masyarakat adat