Page 334 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 334

Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi  309


              dalam  proses  investasi yang mempercepat  keterasingan  di tanah
              sendiri. Proses  marginalisasi yang diakibatkan  oleh  perampasan
              dipandang sebagai hasil dari benturan  dua  sistem  ekonomi yakni
              sistem  kapitalis  yang diusung korporasi (yang menekankan  modal
              besar, infrastruktur dan pasar) dan pola ekonomi subsisten (tangan
              mulut) yang berskala kecil, tradisional, musiman dan tanpa modal
              yang dianut oleh kaum Marind Anim.



              DWP
              Keterangan: Pustaka  merupakan  koleksi pribadi (lucia_wulan@
              yahoo.com)

              IV. 36. Syafei, Mohammad. 2010. Perluasan          Sawit  Berbuah
              Petaka:   Sketsa  Perlawanan    Petani   atas  Penyingkiran   dan
              Pengingkaran   Hak   Atas  Sumberdaya   Agraria  di Dataran   Toili
              Kabupaten   Banggai

              Kata  kunci:sawit, hak asasi, Toili, pencemaran



                  Studi Syafei ini dilakukan di Kabupaten Banggai, tepatnya Desa
              Toili. Dimulai dari kasus  pembabatan  hutan  hingga  di bantaran
              sungai yang meresahkan   masyarakat  karena  dianggap  merusak
              lingkungan dan bisa menyebabkan banjir, sehingga melalui Forum
              Kepala  Desa  Toili Barat  kelakuan  buruk  perusahaan  tersebut
              dilaporkan kepada Bupati. Pelaporan resmi para kepala desa tersebut
              diterima oleh direktur PT BHP sebagai pencemaran nama baik, dan
              berbuah penangkapan dan penahanan Kepala Desa itu. Kisah nyata
              ini melahirkan asumsi sederhana. Suasana mental rakyat Toili bukan
              sekadar disebabkan rasa takut kepada sosok elit birokrasi Kabupaten
              Banggai maupun direksi PT BHP ini, melainkan kekhawatiran rakyat
              yang tidak merasa dilindungi oleh aparatur negara baik pemerintah
              daerah  maupun  kepolisian  setempat, ketika  mereka  menunjukkan
              perlawanan  atas  ketertindasan  mereka. Kepala  Desa  yang diberi
              mandat  kuat  oleh  rakyat  maupun  Undang-undang pun  dengan
              sangat mudahnya dijebloskan ke dalam penjara, apalagi rakyat biasa.
              Kejadian  seperti ini sudah  berulang-ulang terjadi dalam  rentang
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339