Page 71 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi

46 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk

yang telah diterapkan selama puluhan bahkan ratusan tahun.
Masyarakat Aborigin Australia, sudah mengalami penderitaan yang
berat selama berada di tangan kolonial dan pemerintah Australia
sendiri, yang seperti tinggal diam dan tidak mempedulikan kondisi
mereka. Kebanyakan masyarakat Aborigin hanya bisa menikmati
fasilitas dan pelayanan yang terbatas dibandingkan warga Australia
yang lain. Kelompok kulit putih Australia telah merampas akses
mereka terhadap tanah dan menghapus cara hidup tradisional mereka.
Pemerintah Australia telah memiliki sistem hukum tanah
yang digunakan sejak tahun 1788. Perlu diketahui bahwa sejak awal
kelompok Aborigin di Australia menjadi kelompok yang marjinal.
Di bawah sistem hukum yang sudah ada sebelum 3 Juni 1992,
pemerintah Australia diberi kekuasaan oleh pemerintah kolonial
Inggris dan negara persemakmuran Australia untuk membuat
hukum pertanahan yang baru. Di bawah sistem hukum ini, hak
kepemilikan pribadi tidak diakui (terra nullius) ‘land belonging
to nobody’. Hak-hak masyarakat yang telah ada sebelumnya
(masyarakat Aborigin dan Torres) tidak diperhitungkan atau tidak
dianggap, karena menurut hukum di Inggris mereka secara formal
hanya dianggap sebagai kelompok barbar (barbarian). Hukum dan
adat istiadat mereka yang kompleks dan beragam itu diabaikan,
pemerintah kolonial seolah tidak melihat keberadaan mereka.
Dalam hak prerogatif, raja memiliki hak untuk mengontrol benua
ini sejak tahun 1788, termasuk kekuasaan untuk menjual dan
mendistribusikan tanah. Hak ini diperoleh dari hukum komunal
di bawah doktrin hukum feodal yang juga diterapkan di seluruh
penjuru Inggris. Dalam teorinya, raja atau ratu memiliki kepemilikan
mutlak atas tanah dan dapat memberikan izin bagi siapa saja yang
ingin menempati tanah-tanah tersebut. Mereka yang menempati
tanah-tanah tersebut semata-mata hanyalah ‘penyewa’ (tenant) dari
mereka yang lebih berkuasa.
Sistem penguasaan tanah feodal ini merupakan sebuah iksi
hukum, yang penerapannya juga tidak cukup relevan di Inggris pada
tahun 1788 sebelum hukum ini kemudian direvitalisasi dan untuk
tujuan memukimkan dan mempopulasikan koloni-koloni. Dalam