Page 75 - Landgrabbing, Bibliografi Beranotasi
P. 75

50    Dwi Wulan Pujiriyani, dkk


            pedesaan. Program  pengembangan  justru  lebih  banyak  digunakan
            untuk  memenuhi tujuan    politik  pemerintah  dalam  kebijakan
            pemanfaatan   tanah.  Negara  mendeinisikan   pemanfaatan   sebagai
            upaya  mewujudkan  visi pembangunan  ekonomi, lingkungan  dan
            industrialisasi pemerintah. Melalui sejarah inilah, tanah-tanah kosong
            dideinisikan.  Masyarakat  lokal  dan  keterkaitan  mereka  dengan
            aktivitas sumber mata pencaharian ‘dihilangkan’ dalam deinisi ini.
                Pada  tahun  1980 dan  1990, berbagai upaya  yang dilakukan
            pemerintah  berkaitan  dengan  landreform  dan  skema  pekerja  di
            pedesaan  menguatkan  keterkaitan  antara  pembangunan  tanah-tanah
            kosong dan industrialisasi. Dampak dari inisatif ini muncul pada tahun
            2000 dalam konteks kebijakan biofuel, perubahan iklim dan kebijakan
            SEZ. Dalam  salah  satu  kasus, Tamil Nadu, tanah-tanah  kosong
            dikonversi menjadi SEZ  yang pada  kenyataannya  telah  mengambil
            tanah-tanah  yang subur. Meskipun  program  biofuel diluncurkan
            untuk mempromosikan program pembangunan di pedesaan, hasil dari
            program ini adalah bahan baku transportasi yang dimaksudkan untuk
            kelompok  urban  india  dan  pusat-pusat  industri. Terjadi penurunan
            pendapatan  dari pertanian  secara  sistematis  yang terjadi di hampir
            seluruh wilayah negara ini bersamaan dengan semakin menghilangnya
            tanah-tanah garapan dan tenaga kerja di sektor pertanian.
                Penulis menunjukkan bahwa tanah-tanah kosong mendukung
            aktivitas  masyarakat  pedesaan  di Tamil Nadu, khususnya  di
            daerah  yang sekarang dijadikan  wilayah  pengembangan  energi.
            Pengkonversian  tanah-tanah  ini menjadi SEZ, telah  terjadi tanpa
            sepengetahuan  atau  persetujuan  petani. Hal inilah  yang pada
            akhirnya  mengurangi kemandirian  dan  membuat  petani semakin
            menjadi kelompok  yang rentan. Kebijakan  pengembangan  tanah
            kosong telah  mengabaikan  keberpihakan  mereka  pada  petani
            dimana arah kebijakan untuk mereka dengan sengaja dihillangkan.
            Konstruksi wasteland inilah yang saat ini secara dominan mewarnai
            kebijakan politik pertanahan di India.


            (DWP)
            Keterangan: Artikel ini dapat diunduh di www.cornell-landproject.org
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80