Page 126 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Kepala Daerah hanya dapat menolak persetujuan dan perjan-
jian karena sebab-sebab yang tidak membolehkannya untuk
persewaan yang lebih dari 10 tahun lamanya serta pertim-
bangan-pertimbangan politik dan ekonomi serta sebab-sebab
lainnya yang tidak membolehkan. Jika terjadi penolakan yang
demikian, si peminta izin dapat minta banding kepada Hoofd
van Gewestelijk Bestuur.
Penyerahan hak atas tanah sewaan kepada orang lain,
berlaku peraturan-peraturan sesuai dengan Undang-Undang
Hukum Perdata. Kecuali jika dalam perjanjian menyebutkan
tentang pemindahan hak, maka hal itu harus dapat dijalankan,
tetapi perjanjian baru dengan penyewa baru juga harus men-
dapat persetujuan dari kepala daerah setempat lagi.
Tanah sewaan itu boleh dipindahkan haknya kepada rak-
yat Swapraja. Raja dapat memberikan hak konsesi untuk perke-
bunan dan pertanian kecil (Klein tuin, landbouw) kepada
orang asing. Kepala Pemerintahan (Afdeelingshoofd) di daerah
tersebut diberi kuasa untuk memberi pengesahan atas perse-
tujuan-persetujuan jika telah memenuhi syarat-syaratnya.
Baik syarat mengenai keamanan maupun dari sudut politik.
Penolakan atas permintaan ini dapat dimintakan banding
kepada kepala pemerintah daerah dalam waktu 2 bulan.
Luas tanah yang diberikan 10 ha, lamanya maksimum 50
tahun. Besarnya cijns dapat disesuaikan mengingat luas, letak,
dan baik buruknya tanah yang disewa dan dibayar menurut
peraturan konsesi. Tanah ini harus diusahakan sendiri.
Hak konsesi dapat dipindahkan kepada orang lain dengan
pemberitahuan lebih dulu kepada Kepala Swapraja. Kalau si
pemegang hak itu meninggal, dapat diberikan kepada ahli wa-
risnya atau orang yang dikuasakan.

105