Page 127 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 127
Mochammad Tauchid
Peraturan-peraturan lainnya berlaku juga seperti yang
terjadi pada peraturan konsesi lainnya (tidak boleh menanam
apapun, diperbolehkan membuat jalan-jalan umum, diperke-
nankan memasang listrik, pipa air dsb.). Tentang pertam-
bangan yang ada di dalam daerah itu berlaku Undang-Undang
Pertambangan (Ind. Minjwer dan Mijn Ordonnantie).
III. Erfpacht untuk Bangunan dan Rumah
Untuk daerah-daerah Swapraja di Sumatera Timur, Kali-
mantan Selatan, dan Timor-Timor, Sulawesi, dan Manado,
diadakan peraturan pemberian hak erfpacht oleh Raja dengan
persetujuan kepala pemerintah daerah untuk mendirikan
bangunan-bangunan, menurut Bijblad No 5271 juncto 7097,
10461, Bijbl. 4351, 7149,7637, 8279.
Untuk Sumatera Timur, Kalimantan Selatan, dan Timor-
Timor, hak itu hanya diberikan kepada orang asing (yang bukan
rakyat Swapraja). Sedangkan untuk daerah Sulawesi dan Mana-
do diberikan kepada siapa saja, dengan ketentuan bahwa ta-
nah-tanah di dalam kota (afdeeling dan oderafdeeling, Kabu-
paten dan distrik) atau tempat-tempat lainnya yang ditunjuk
oleh kepala pemerintah daerah sebagai pusat kediaman pen-
duduk.
Untuk kelima daerah tersebut di atas, sesudah adanya
peraturan opstal menurut ketetapan pemerintah 8 Januari
1916 No. 47 (Bijbl. 8571), peraturan itu tidak berlaku lagi.
Untuk daerah Sulawesi dan Manado, masih terus berlaku yang
mengenai rakyat Swapraja itu sendiri.
IV. Hak Opstal
Hak opstal diberikan oleh Raja kepada orang asing menu-
106
