Page 128 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 128
Masalah Agraria di Indonesia
rut Bijb. 8571, 8711, dan 9154 serta Ketetapan Pemerintah
22 Mei 1919 No. 58, dengan persetujuan Kepala Pemerintah
Daerah, untuk keperluan:
a. bangunan-bangunan dan pekerjaan pertanian yang terletak
di dalam kota (kota karesidenan dan kabupaten, afdeeling),
dan tempat-tempat lainnya yang oleh kepala pemerintah
daerah dengan persetujuan raja yang ditunjuk sebagai pusat
kediaman penduduk;
b. perumahan dan bangunan dengan tanah di sampingnya,
yang dipergunakan untuk keperluan tujuan yang berguna.
Kalau tanah yang akan diberikan dengan hak opstal itu
kebetulan tanah yang dipergunakan dan didiami oleh rakyat,
si pemilik mendapat ganti rugi dengan jalan si pemilik harus
menyerahkan haknya lebih dahulu. Hak opstal diberikan untuk
waktu selama-lamanya dan terbatas.
Opstal untuk selama-lamanya sesungguhnya tidak sesuai
dengan Stbl. 1915 no. 474 tentang hak-hak benda atas tanah
bagi bangsa asing di daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura.
Tetapi oleh karena hak-hak pemegang opstal itu tetap dibatasi,
dianggap bahwa waktu yang tidak terbatas itu tidak berten-
tangan dengan Undang-Undang. Karena sekalipun waktunya
tidak terbatas, tetapi haknya terbatas menurut peraturan yang
sudah ada.
Untuk mendapatkan hak opstal, seseorang harus mem-
bayar kerugian kepada Raja tiap-tiap tahun. Besarnya 1/15
(seperlimabelas) dari harga tanah itu untuk opstal selama-
lamanya, dengan 1/20 untuk opstal dalam jangka waktu terba-
tas. Besarnya harga tanah untuk menetapkan besarnya peng-
ganti kerugian kepada raja ditetapkan tiap-tiap 10 tahun sekali.
Hal ini dilakukan untuk menghadapi kemungkinan naik turun-
107
