Page 132 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Pemberian erfpacht di daerah Swapraja di luar Jawa dan
Madura pokoknya mengenai dasar yang dipakai untuk
erfpacht daerah Gubernemen, seperti terdapat dalam Stbl.
1914 No. 367. Mulai berlakunya peraturan erfpacht ini (me-
nurut Gouvernements Besluit 2 Februari 1919 No. 51, Stbl.
1919 No. 61), kalau perlu tidak bersamaan untuk seluruh da-
erah luar Jawa, tetapi daerah demi daerah, atau bagian daerah
demi bagian daerah, menurut waktu yang telah ditentukan
oleh Gubernur Jendral. Untuk Swapraja dan dengan Korte
Verklaring, Gubernur Jendral dapat segera menetapkan. Teta-
pi untuk daerah Swapraja dengan Kontrak Panjang, memer-
lukan lagi peraturan tambahan.
Perjanjian-perjanjian Erfpacht ini tidak memakai apa yang
tersebut dalam perjanjian konsesi tetapi dengan peraturan
yang baru, atas pengalaman yang lama. Pemberian hak
erfpacht yang berdasarkan Keputusan Pemerintah 26 Oktober
1916 No. 32 (Bijbl 9025) lebih menguntungkan hak konsesi.
Pemberian hak erfpacht oleh Raja harus mendapat izin
dari Hoofd van Gewestelijk Bestuur berdasarkan peraturan-
peraturan yang sudah ditentukan, yaitu harus mengingat ke-
pentingan Swapraja, kepentingan penduduk, dan kepentingan
umum lainnya.
Dalam mempertimbangkan permintaan erfpacht, kepala
pemerintahan daerah harus mengikuti ketentuan-ketentuan
yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jendral atau Direktur
B.B. Erfpacht diberikan untuk jangka waktu yang tidak boleh
lebih dari 75 tahun, tetapi bilamana perlu dapat diperpanjang
lagi. Luas tanah yang diberikan sebanyak-banyaknya 3500
(tiga ribu lima ratus) ha seperti untuk konsesi.
Menurut perjanjian tidak diperbolehkan pemakaian tanah

111