Page 135 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

VI. Jaminan untuk Mendapatkan Tenaga Keperluan
Eksploitasi Tanah

Pemberian hak atas tanah memerlukan jaminan untuk
mendapatkan tenaga mengerjakan tanah tersebut. Pemberian
hak konsesi diikuti dengan “Undang-Undang Kuli” dengan
poenale sanctie-nya (kekuasaan yang diberikan untuk meng-
hukum kuli yang tidak memenuhi kontraknya).
Tanah yang membentang dan uang yang beronggok-
onggok masih meminta tenaga untuk menggali dan menum-
buhkan kekayaan alam. Maka erat hubungannya soal pembe-
rian tanah dengan pemberian jaminan tenaga.
Jika kelangsungan onderneming gula di Yogyakarta dan
Surakarta dulu dijamin tenaga ‘herendienst’, sedang di Suma-
tera Timur dengan “Koeli Ordonnantie”. Sejak berdirinya Deli
Maatschaapijj di Sumatera Timur pada tahun 1869, untuk
membuka onderneming dari tanah yang berupa belukar itu,
memerlukan tenaga yang harus didatangkan dari daerah lain.
Karena penduduk di daerah itu sangat sedikit dan juga para
penduduk aslinya kurang suka bekerja sebagai kuli onderne-
ming yang harus teratur waktunya. Mereka “kurang cakap”
untuk menjadi kuli onderneming. Pada mulanya, onderne-
ming mempergunakan tenaga-tenaga di daerah itu. Setelah
makin lama makin banyak tenaga yang diperlukan, onderne-
ming mendatangkan kuli-kuli Tionghoa. Mula-mula dari
Singapura dan Penang, kemudian mencari sendiri langsung
dari Tiongkok. Antara tahun 1880, tiap-tiap tahun didatang-
kan kuli-kuli bangsa Tionghoa 8000 orang untuk onderne-
ming tembakau dan tambang. Baru beberapa tahun kemudian
didatangkan kuli-kuli dari Jawa.
Setelah itu menyusul tanaman-tanaman lainnya, seperti

114