Page 140 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Maksud itu terhalang karena malaise pada kira-kira tahun
1920, kekurangan tempat tinggal dan biayanya dianggap ter-
lalu besar. Karena itu kembali lagi kepada peraturan yang lama.
Parlemen Negeri Belanda turut campur dalam soal per-
tentangan mengenai penghapusan poenale sanctie. Muncul
suara dalam Tweede Kamer untuk segera menghapuskan poe-
nale sanctie. Terutama bagi onderneming tembakau di Deli
yang mengalami perubahan dengan seketika pada tahun 1931
karena putusan Amerika Serikat. Dalam perubahan Tarief wet
di Amerika Serikat diusulkan supaya tidak lagi menerima pro-
duksi dari hasil kerja paksa (forced labour), juga yang muncul
dari bantuan “indentured labour” dengan kerja paksa menurut
poenale sanctie itu. Pada waktu peraturan ini akan dijadikan
Undang-Undang pada tahun 1925, dianjurkan kepada Hindia
Belanda supaya sejak sat itu Ordonansi Kuli ditinjau 5 tahun
sekali dan sejak taun 1930 supaya berangsur-angsur dapat
dikurangi sedapat mungkin, dan ditetapkan penghapusannya.
Untuk menarik supaya kuli-kuli dapat tetap (lama) bekerja
pada onderneming, kepada kuli-kuli yang sudah berkeluarga
dan sudah bekerja lima tahun diberi rumah sendiri sekadar-
nya. Peninjauan Ordonansi Kuli yang pertama pada tahun 1931
diputuskan mulai mengurangi jumlah kuli-kuli dengan kontrak.
Bagi onderneming-onderneming yang dibuka sejak tahun
1921, mulai tahun 1936 ditetapkan: 50% dari pekerjanya ter-
diri dari kuli yang tidak kontrak (vrije arbeiders). Keberatan
yang selalu ada pada pihak onderneming ialah kekhawatiran
bahwa dengan kemerdekaan kuli-kuli itu nanti akan dengan
mudah mondar-mandir dari satu onderneming ke onderne-
ming lainnya. Untuk menjaga hal ini, pada tahun 1931 di Me-
dan didirikan Kantor Pendaftaran (Registratie Kamer). Kantor

119