Page 144 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Pembela onderneming dan poenale sanctie-nya menga-
takan bahwa berlakunya poenale sanctie bukanlah hal yang
mengherankan. Kalau dilihat ke belakang bahwa pada permu-
laan pembukaan onderneming dari hutan belukar, mereka
memerlukan tenaga yang diikat dengan kontrak untuk dapat
bekerja dengan baik di atas pengawasan yang keras. Tetapi
sesudah itu, lambat laun dengan sendirinya, makin kurang
keras dan akhirnya hilang dengan sendirinya. Satu hal yang
dibesar-besarkan oleh percakapan dan tulisan dan dijadikan
bahan oposisi dan agitasi politik yaitu kalau memang waktunya
sudah datang akan hilang dengan sendiri. Dan akhirnya berla-
kulah Peraturan Kerja Merdeka tahun 1911. Waktu Ordonansi
Kuli itu berangsur-angsur akan dikurangi tahun 1938, terha-
lang oleh beberapa keadaan. Rancangan ke arah itu dikirimkan
kepada kaum onderneming, tetapi mereka berkeberatan
dengan rancangan tersebut. Mereka menganggap bahwa ran-
cangan itu akan membahayakan kedudukan dan perkem-
bangan onderneming. Pada tahun 1940 rencana itu belum
juga dibawa ke Dewan rakyat (Volksraad), dan karena an-
caman perang maka soal itu tidak dapat lagi dibicarakan.
Untuk mencari kuli, orderneming mengunakan berma-
cam-macam cara. Mayoritas penduduk di Jawa adalah petani,
pada umumnya para petani ini tidak mudah meninggalkan
daerahnya. Bahkan berat juga meninggalkan kampung ha-
laman dan desanya, sekalipun keadaan penghidupannya su-
dah sangat mendesak. Hanya di beberapa daerah yang sangat
padat penduduknya, yang hidupnya sudah sangat sukar, ka-
dang-kadang orang terpaksa meninggalkan tempat kediaman-
nya untuk merantau ke tempat lain mencari sesuap nasi,
dengan maksud kemudian akan kembali ke kampung halaman-

123