Page 141 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

ini mencatat semua orang-orang yang akan diterima bekerja
pada salah satu onderneming, dengan mendaftar semua kuli
sekaligus “cap jempolnya” (dactyloscopisch signalement).
Semua kuli di Sumatera Timur kemudian harus didaftarkan
dengan tanda cap jempol oleh Dactyloscopish Bureau. Biro
ini sebagai badan partikelir dari onderneming yang bekerja
sama dengan kantor Pendaftaran Pemerintah. Semua kuli yang
meminta pekerjaan harus diselidiki, apakah orang itu pada
waktu yang terakhir bekerja pada onderneming atau tidak.
Kalau betul, bagaimanakah pekerjaannya di situ, apakah ia
bekerja dengan baik-baik, atau lari dari onderneming. Kuli
yang lari dari satu onderneming, tidak akan diterima di onder-
neming-onderneming itu. Dengan begitu, maka jalan untuk
“melarikan diri” tidak ada. Semua onderneming menutup pin-
tu, begitu pula untuk melepaskan diri dari daerah dan pulang
ke Jawa, penjagaannya rapi dan teratur.
Ordonansi Kuli dihapuskan dan diganti dengan peraturan
lainnya yang dapat mencapai maksudnya dengan jalan lain.
Tiap-tiap penerimaan kuli onderneming harus membayar ke-
pada Kantor Pendaftaran, begitu juga kuli harus membayar
tiap-tiap bulan kepada Kantor tersebut. Uang ini tiap tahun
dibagikan di antara mereka yang mendatangkan kuli dari Jawa.
Kantor pendaftaran ini hanya bekerja untuk onderneming-
onderneming di Sumatera Timur, karena dianggap di daerah-
daerah lainnya belum memerlukan kuli-kuli dengan cap jem-
pol itu.
Lambat laun onderneming-onderneming mendapatkan
dengan mudah kuli-kuli merdeka, yang baik-baik, dan cakap
bekerja. Pada tahun 1929 masih terdapat 86,5% dari sejumlah
kuli di Sumatera Timur sebagai kuli kontrak, sedang yang 13,5%

120