Page 137 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

dalam hutan karena dianggap kurang cakap, maka pada tahun
1880 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Koeli-ordo-
nnantie. Awalnya hanya berlaku bagi daerah Sumatera Timur,
kemudian menjamur juga di daerah-daerah lainnya. Dalam
ordonansi Kuli ini diatur perjanjian tertulis yang menyebutkan
jenis pekerjaan yang harus dikerjakan, lamanya perjanjian
kerja, upah, dan lain-lain. Kewajiban kuli harus bertindak seba-
gai pekerja yang baik-baik dan tidak boleh meninggalkan
pekerjaan onderneming jika tidak dengan izin kuasa kebun.
Pihak onderneming diwajibkan memperlakukan kuli-kuli ini
dengan baik, memberi upah yang tentu, penjagaan kesehatan,
dan berkewajiban mengembalikan kuli itu ke tanah asalnya
dengan ongkos onderneming kalau kontraknya habis. Pihak
onderneming memerlukan jaminan bahwa kuli-kuli itu tidak
lari sebelum kontraknya habis. Biasanya ditentukan waktu
kontrak 3 tahun. Ketentuan waktu kontrak dianggap tidak
membawa hasil, karena tidak ada ketentuan hukuman
(sanctie) yang mengancam bagi siapa yang meninggalkan
kewajiban dengan semau sendiri. Sebab itu ditetapkan satu
peraturan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mening-
galkan kewajibannya tersebut dalam kontraknya maka akan
dihukum dengan hukuman kerja 3 bulan (tanpa bayaran,
hanya mendapat makan). Kuli itu bisa dipaksa (termasuk
dengan kekerasan) untuk kembali bekerja sampai habis kon-
traknya. Pada pihak onderneming ada juga ancaman, jika
mengusir kuli dengan semaunya atau tidak memenuhi kewaji-
bannya terhadap kuli, maka onderneming dihukum denda f
100 atau hukuman penjara. Tentu saja berbeda arti hukuman
ini bagi onderneming dengan yang dikenakan kepada kuli se-
bagai perampasan hak asasi kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai

116