Page 139 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 139
Mochammad Tauchid
mengurangi perbuatan yang memberatkan kuli-kuli oleh pihak
onderneming. Pada tahun 1909 didirikan Kantor Pengawasan
Kerja untuk daerah Luar Jawa, dengan beberapa pegawai yang
berkewajiban untuk mengawasi secara teliti hubungan kerja
antara kuli-kuli dengan onderneming dan menerima penga-
duan-pengaduan, baik dari kuli maupun pihak perkebunan.
Tuntutan untuk mengubah ordonansi kuli pada tahun
1910 dengan secara radikal tidak dapat disetujui oleh Peme-
rintah. Pada tahun 1911 diadakan Peraturan Kerja Merdeka
(Vrije Arbeidsregeling), dengan peraturan yang ringkas, me-
nentukan kewajiban-kewajiban pihak onderneming terhadap
kuli-kulinya. Di antaranya dengan adanya ancaman hukuman
denda f 100 bagi yang melanggarnya, dan diberi kemungkinan
bagi kuli-kuli untuk melepaskan kontraknya. Pihak onderne-
ming sangat keberatan dengan peraturan ini dan menghendaki
tetap adanya hukuman bagi kuli-kuli yang ingkar terhadap
kontraknya.
Pada permulaanya sedikit sekali orang yang bekerja seba-
gai “kuli merdeka”. Tetapi lambat laun makin banyak kuli-kuli
merdeka yang ternyata sama hasilnya bagi onderneming di-
bandingkan dengan pemakaian “kuli kontrak”.
Pada perubahan Ordonansi Kuli tahun 1915 straf sanctie
tetap dipertahankan. Tetapi ada beberapa perubahan, seperti
lamanya kontrak dapat dikurangi. Gubernur Jendral dapat
menghilangkan ketentuan hukuman itu bila keadaan tidak
menghendaki.
Pemerintah sendiri pada tahun 1919 mulai condong kepa-
da pihak yang menghendaki dihapusnya ordonansi kuli. Pen-
dapat ini muncul sebab untuk keperluan onderneming menda-
patkan kuli cukup dipenuhi dengan jalan pemboyongan.
118
