Page 130 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

nya. Peraturan itu dianggap sangat merugikan karena dianggap
menghalang-halangi kebebasan konsesionaris dalam mengu-
sahakan perluasan onderneming-nya. Hal semacam itu juga
sangat mudah menimbulkan perselisihan dan pertentangan
antara penduduk dengan pihak onderneming, karena masing-
masing harus dipenuhi kepentingannya. Sebaiknya, kalau hal
itu sudah diatur sebelumnya saat pemberian konsesi supaya
ada pemisahan antara tanah yang khusus untuk kepentingan
konsesi dan yang diperuntukkan bagi penduduk kampung. Hal
semacam itu sudah pernah diajukan oleh Residen Sumatera
Timur (W. M. J. Michielsen), yang maksudnya supaya tanah
untuk kepentingan rakyat tidak lagi diambil dari daerah kon-
sesi, tetapi di luarnya. Pendapat ini tidak disetujui oleh pihak
kepala-kepala pemerintahan. Karena dengan begitu berarti
hak-hak penduduk dalam daerah konsesi yang terjamin dalam
perjanjian akan dilanggar.
Sistem lama yang dipakai dalam memberikan kewajiban
kepada Konsesionaris untuk menjamin kepentingan penduduk
akan tanah adalah akibat kelalaian Sultan pada waktu membe-
rikan konsesi yang pertama yang tidak menyediakan tanah
untuk kepentingan penduduk. Semestinya harus disediakan
dahulu, sedang kelebihannya baru diberikan untuk konsesi.
Tanah yang luas itu diberikan sebagai konsesi, dengan tidak
terbatas, dan kepada Konsesionaris diwajibkan menyediakan
tanah dalam lingkungan konsesi untuk kepentingan pertanian
rakyat secara bergiliran. Sedikitnya penduduk pada waktu itu,
dan belum diketahui akan kemungkinan perkembangan
onderneming selanjutnya, tindakan itu dikatakan dapat dima-
afkan. Sistem ini kemudian harus terus dipertahankan, setelah
ternyata kemudian hampir seluruh tanah Sumatera Timur

109