Page 54 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

c. penjualan “regentlanden” (1751-1778);
d. penjualan zaman Daendels (1808-1811)
e. penjualan zaman kekuasaan Inggris (Raffles) (1811-1816);
f. penjualan sesudah zaman Inggris
Penjualan-penjualan tanah itu atas dasar pengertian dan
tafsiran tentang hak milik tanah zaman feodal, di mana raja
sebagai pemilik tanah yang tidak terbatas boleh memperla-
kukan menurut keperluannya. Kalau perlu menjualnya kepada
orang lain. Hak raja atas orang-orang serta kekuasaan tanah
ikut serta dijualnya, dengan memberikan kekuasaan kenega-
raan kepada tuan tanah yang membeli tanah itu. Ini berarti
juga bahwa rakyat yang menduduki tanah partikelir itu ikut
dijual kepada tuan tanah, dan nasibnya diserahkan mentah-
mentah kepada para partikelir itu.
Tanah partikelir yang ada (di Jawa) biasanya dibedakan
menjadi dua, ialah:
1. tanah partikelir di sebelah Barat kali Cimanuk;
2. tanah partikelir di sebelah Timur kali Cimanuk;
Perbedaan ini mengenai peraturan-peraturan yang dike-
nakan kepada dua daerah tanah partikelir itu. Untuk tanah
partikelir di sebelah Barat kali Cimanuk sudah sejak tahun 1836
(Stbl. 1836 no 19) diatur dengan undang-undang tentang hak-
hak tuan tanah atas tanah dan penduduk di situ, begitu juga
hak-hak dan kewajiban penduduk kepada tuan tanah.
Untuk tanah partikelir di sebelah Timur kali Cimanuk
diatur dengan Stbl. 1880 no. 150, yang paling akhir diubah
dengan Stbl. 1931 no. 168. Dalam undang-undang itu sama
sekali tidak memberi ketentuan hukum serta hak-hak tanah
bagi penduduk di situ. Hak mereka atas tanah paling besar
dan banyak hak mendiami (recht van vestiging) atas tanah

33