Page 56 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

sewa untuk pemakaian selanjutnya seperti yang diuraikan di
belakang dalam soal persewaan tanah.
Hak-hak kenegaraan (overheidsrechten) diberikan kepa-
da Tuan tanah menurut Stbl. 1912 no. 422 mulai berlaku 1
Maret 1913, sebagai pengganti Stbl. 1836 no, 19 untuk tanah
partikelir di sebelah Barat kali Cimanuk, sebagai berikut:
a. hak mengangkat para pejabat bangsa Indonesia (Kepala
Kampung, camat tanah, demang dsb). Kepala Kampung di-
maksudkan untuk memimpin pemungutan cukai kepada
penduduk. Juga hak mengangkat polisi yang harus dapat
pengesahan Residen;
b. hak menarik cukai dan contingent atas tanah yang dengan
*
hak usaha dalam daerahnya serta menarik pajak lainnya.
Besarnya cukai dan contingent ditetapkan tidak boleh lagi
lebih dari 1/5-nya hasil kotor. Sebelumnya itu boleh dikata-
kan tidak terbatas, tergantung kepada tukang yang mena-
riknya;
c. hak atas tenaga orang-orang penduduk di situ dengan per-
cuma, (pancen, kumpenian) sehari tiap-tiap minggu atau
52 hari dalam setahun. Sebelumnya itu hampir tidak ada
ketentuannya, tergantung keperluan ondememing akan
tenaga itu. Kerja pancen ini dapat diganti dengan membayar
uang yang dinamakan “uang kompenian” besarnya menu-
rut besarnya upah harian.
Dalam undang-undang yang baru itu juga ditetapkan bah-
wa tuan tanah tidak boleh lagi mengusir penduduk dengan
semaunya, kecuali terhadap orang-orang yang tinggalnya di

* Cukai dipungut menurut bagian (20%) dari basil panen. Contingent dipungut
menurut jumlah taksiran sebelum panen.

35