Page 59 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

(StbL 1880 No. 150), tidak banyak menyebutkan tentang bebe-
rapa peraturan. Hanya mengatur hubungan antara tuan tanah
dengan penduduk serta pemerintah. Di antaranya menyebut-
kan pengangkatan kapala-kepala kampung oleh tuan tanah
yang menurut adat adalah menjadi hak rakyat untuk memili-
linya. Hak-hak tanah bagi penduduk tanah partikelir di sebelah
timur Cimanuk tidak disebutkan. Sedangkan hak-hak tuan
tanah untuk menarik pajak dan pungutan lain-lainnya semua-
nya diatur dalam kontrak pembelian tanah.
Dengan pembelian tanah-tanah partikelir itu, maka tanah-
tanah yang sudah menjadi perkebunan (cultuur onderneming)
banyak yang sekarang menjadi tanah dengan hak erfpacht.
Tanah hak usaha (lihat di belakang) dalam lingkungan tanah
partikelir, yang menjadi kepunyaan orang Tionghoa dijadikan
tanah Eigendom dan altijddurende erfpacht, yang kemudian
dengan Stbl. 1926 no. 421 hak semacam itu dijadikkan hak
benda yang baru, dengan nama landerijen bezitsrecht, sebagai
hak milik.
Berapa luasnya tanah partikelir di seluruh Jawa dapat
diterangkan sebagai berikut (dari angka-angka Statistik tahun
1938):

Daerah Yang belum Yang sudah dibeli Yang sudah dibeli Jumlah
dibeli (1938) (1918-1938) sampai 1948
Jawa Barat 479.478 ha 405.771 ha ? -
Jawa Tengah 6.244 ha 11.657 ha ? -
Jawa Timur 3.223 ha - ? -
Jumlah 488.945 ha 417.428 ha 240.577 ha 1.146.950
ha
Luas tanah yang dijual oleh Belanda dan Inggris menjadi
tanah partikelir seluas 1.146.950 ha ini merupakan Ik. 8,7%
dari luasnya tanah Jawa dan Madura (13.217.400 ha), atau,
hampir 15% dari luasnya tanah pertanian rakyat di Jawa dan

38