Page 58 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

angsur tanah partikelir akan dibeli kembali, sekalipun nyata-
nya masih terus terjadi di Jawa Barat. Kemudian pada tahun
1910 dalam undang-undang tersendiri (Stbl. 1911 No. 28)
dengan 2 firman raja tentang pelaksanaan undang-undang ter-
sebut, diatur pencabutan dengan paksa terhadap tanah parti-
kelir. Tetapi nyatanya sampai akhir kekuasaan pemerintah
Hindia Belanda masih terdapat tanah partikelir yang luasnya
beratus-ratus ribu hektar, seperti tertera dalam daftar berikut,
dan hingga kini belum lagi selesai pembelian tanah partikelir
itu.
Pernyataan tidak akan menjual tanah (partikelir) pada
tahun 1829 itu tidak boleh terjadi kecuali terdesak oleh ke-
adaan yang buruk. Namun yang terpenting ialah dengan ber-
lakunya Cultuurstelsel, yang bermaksud menjadikan perusa-
haan kebun dan perdagangan hasil tanaman sebagai monopoli
perusahaan. Dengan begitu, perusahaan dan perdagangan par-
tikelir menjadi tertekan. Itulah sebab utama yang menjadi
maksud penghentian penjualan tanah partikelir.
Undang-undang 1912 no. 422 seperti tersebut di atas nya-
tanya masih memberikan kekuasaan kepada tuan tanah untuk
melakukan perbuatan sewenang-wenang dan menindas.
Dengan undang-undang itu pula rakyat tetap menjadi budak
tuan tanah yang dirampas kemerdekaannya, diperas tena-
ganya, dan dikeruk hartanya dari jerih payahnya mengerjakan
tanah. Undang-undang yang membatasi kekuasaan tuan tanah
di atas masih memberikan hak tuan tanah untuk mengambil
tenaga rakyat dengan percuma 52 hari dalam setahun di sam-
ping pungutan-pungutan lain yang sangat berat, (lihat di bela-
kang tentang hak usaha).
Tentang tanah partikelir di sebelah timur kali Cimanuk

37