Page 62 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

pengadilan lainnya.
Pada tanggal 24 Desember 1906 panitia yang mempelajari
rencana pemerintah dalam memberikan laporannya. Laporan
itu yang kemudian dijadikan dasar untuk mengadakan Reg-
lement baru (Reglement omtrent de particuliere landerijen
bewesten de Cimanuk) Stbl. 1912 no. 422 yang berlaku mulai
1 Maret 1913, dengan mencabut Reglement yang lama (Stbl.
1836 no. 19).
Untuk suatu perubahan yang menyangkut kepentingan
rakyat terlihat sedemikian lambat. Satu hal yang sudah terang-
terangan sangat mencelakakan rakyat dan selalu menimbulkan
perselisihan, dalam penyelesaiannya berjalan sampai satu
abad (Stbl. 1836 baru diubah dengan Stbl. 1912). Panitia yang
kemudian diserahi meninjau undang-undang yang sudah
dirasakan sangat jelek itu (Stbl. 1836) baru bekerja setelah 12
tahun (tahun 1890 sampai 1902) memberikan laporannya
dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat berat
sebelah. Kemudian baru 10 tahun lagi lahir undang-undang
baru (Stbl. 1912 no. 422), yang isinyapun masih sangat mem-
beratkan rakyat, seperti tertera dalam uraian di atas.
Hal tersebut sangat berbeda dengan Undang-undang bagi
kepentingan kaum pemodal. Perubahan Undang-undang yang
mengenai kepentingan kaum modal berjalan dengan sangat
cepat. Satu undang-undang yang dirasakan kurang mengun-
tungkan kaum pemodal, maka dengan segera akan ditinjau
dan diubah agar terjadi perbaikan bagi hak dan keuntungan
pemodal, sebagaimana yang diuraikan di belakang ini.
Menurut keterangan pemerintah RIS termaktub dalam
jawaban pemerintah (Menteri Dalam Negeri) kepada parlemen
RIS pada 29-7-1950 atas pertanyaan anggota Moch. Tauchid

41