Page 66 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Pembelian kembali sisa tanah partikelir itu akan
diselenggarakan oleh Panitia Pembelian Kembali Tanah-tanah
Partikelir yang ditetapkan dengan surat keputusan pemerintah
tanggal 8 April 1949 no 1. Untuk pembelian sisa tanah agraria
di Jawa Barat, pemerintah telah menyediakan uang sebanyak
f 3.000.000. Sedang untuk pembelian kembali tanah-tanah
partikelir di Jawa Timur dan tanah-tanah partikelir yang ada
di dalam kota, di mana tambahan persediaan sementara, se-
banyak Rp. 5.000.000.
Masalah tanah partikelir menimbulkan pergolakan di
mana-mana, termasuk untuk tanah partikelir yang terletak di
kota-kota seperti di kota Jakarta dan Semarang. Di tempat-
tempat itu terdapat sesuatu yang ganjil. Di atas tanah partikelir,
umumnya, di Jakarta milik orang-orang Arab. Di atas tanah
tersebut jalan-jalan yang rusak tidak mendapat perbaikan,
padahal di sampingnya yang bukan termasuk tanah partikelir
jalan-jalannya selalu terlihat baik.
Kemudian kedapatan adanya tanah “fidei commis” yaitu
tanah bekas tanah partikelir yang diwariskan kepada seseorang
kepercayaan atau kaum keluarganya dengan perjanjian tidak
boleh dijual. Keadaan milik tanah yang ganjil semacam ini
memerlukan penyelesaian.

II. Hak Tanah bagi Orang Asing yang tidak Disertai
Kekuasaan Kenegaraan
Ada bermacam-macam hak atas tanah bagi orang asing
yang diatur dengan undang-undang yang semuanya mem-
berikan jaminan hukum yang kuat bagi perkembangan modal
besar di lapangan pertanian:
1. hak Eigendom, untuk selama-lamanya;

45