Page 68 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

larangan menjual tanah oleh orang Indonesia kepada orang
asing, maka jual beli ini diberi istilah lainnya, yaitu: kalau seo-
rang pemilik tanah hak Indonesia akan melepaskan haknya
(sebagai ganti perkataan menjual), maka tanah itu kembali
kepada Negeri. Sesudah kembali kepada negeri, maka Negeri
berhak menjual tanah itu kepada orang lain (orang asing)
dengan hak Eigendom. Dengan cara demikian maka tindakan
itu dikatakan tidak melanggar Undang-undang, karena di da-
lam Undang-undang Agraria 1870 disebutkan: Larangan ini
(larangan menjual tanah oleh Gubemur Jendral), tidak menge-
nai tanah-tanah kecil untuk keperluan perluasan kota dan desa
untuk mendirikan perusahaan-perusahaan dan bangunan-
bangunan.
“Hak Eigendom adalah hak untuk memperoleh kenik-
matan yang sepenuh-penuhnya dari suatu benda, dan untuk
memakai benda itu seluas-luasnya, asal dalam mempergu-
nakan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang atau
peraturan umum yang dikeluarkan oleh alat Negara yang
berhak (untuk itu), dan asal tidak mengakibatkan perkosaan
kepada hak-hak orang lain, serta dengan kemungkinan pe-
nyitaan untuk kepentingan umum dengan memakai uang
pengganti yang cukup menurut peraturan dan undang-un-
dang”, demikian bunyi pasal 570 Undang-undang Hukum
Perdata tentang hak Eigendom.
Adanya Grondvervreemdingsverbood (larangan penju-
alan tanah orang Indonesia kepada orang asing), tersebut
dalam Stbl. 1875 no. 179. Seperti telah dikatakan di muka,
dalam praktiknya tidak ada artinya sama sekali. Karena,
dengan pernyataan bahwa pemilik bangsa Indonesia, suka
melepaskan hak memakainya (sebagai gantinya perkataan

47