Page 70 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Masalah Agraria di Indonesia

Meskipun Agraris wet tidak menyebutkan hal ini, tetapi
hak Gubernur Jenderal untuk memberikan tanah dengan hak
Eigendom sebagai hak yang kuat diartikan (dianggap) bahwa
dengan sendirinya berhak juga memberikan tanah dengan hak
opstal yang kekuasaannya tidak sebesar hak Eigendom.
Pada tahun 1872 (Stbl. 1872 no. 124) diatur dengan mem-
berikan hak opstal yang baru. Luasnya tanah tidak boleh lebih
dari 10 bau, dan lamanya 30 tahun, tetapi kalau perlu boleh
diperpanjang. Untuk sebuah badan hukum dapat diperpanjang
hingga 75 tahun lamanya.
Hak ini bisa didapat dengan menyewa tanah negara yang
bebas (vrije Landsdomein) atau tanah milik rakyat Indonesia
dengan melalui jalan seperti untuk mendapatkan hak Eigen-
dom, yaitu penyerahan hak memakai dari orang Indonesia
kepada pemerintah. Si penyewa harus membayar ½ dari tak-
siran harga untuk Eigendom, dan kalau untuk waktu yang
kurang dari 30 tahun (umpamanya untuk 15 tahun) hanya
membayar ¼-nya saja.
Kalau dikehendaki untuk 75 tahun lamanya atau tanah
yang sudah dibuat perumahan oleh negeri, si penyewa memba-
yar 6% dari taksiran harga tiap-tiap tahun. Pada akhir waktu
yang ditentukan, si pemegang berkewajiban membongkar
semua rumah-rumah dan bangunan-bangunan dan tanaman-
tanaman dan mengembalikan tanah itu seperti semula.
Kalau pemerintah akan mengambil bangunan-bangunan
itu ½ tahun sebelumnya harus dirundingkan, dan harganya
(ganti kerugian) dirundingkan oleh satu komisi. Kalau habis
temponya, maka dapat diminta hak lain (Eigendom) dengan
pembayaran seperti untuk mendapatkan hak Eigendom.
Memindahkan hak opstal harus dengan izin Gubernur

49