Page 69 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia
P. 69
Mochammad Tauchid
menjual), yang diartikan bahwa dia bersedia menyerahkan
haknya kembali kepada Negara, maka tanah itu sudah boleh
dijual kepada orang asing, dengan mendapat ganti rugi (bukan
harga penjualan) menurut harga umum, yang berarti harga
yang rendah. Untuk tanah komunal (tanah kepunyaan desa),
asal Desa itu sudah menyatakan (menurut Inlandsche Ge-
meente Ordonnantie) bahwa sudah melepaskan haknya “untuk
kepentingan negara”, maka tanah itu dapat dijual oleh Negara
kepada orang asing dan menjadi tanah Eigendom.
Jadi, sebenarnya tidak pernah terjadi jual beli antara
orang Indonesia dengan orang asing. Namun yang terjadi ada-
lah penyerahan hak oleh rakyat Indonesia kepada Pemerintah.
Lalu, pemerintah menjual tanah tersebut kepada orang asing,
sebab, hal ini telah sesuai dengan undang-undang. Bagi pemilik
tanah secara de facto pun tidak ada arti lain kecuali memang
dia menjual tanah itu kepada orang asing yang menurut pera-
saannya juga tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini
layaknya seseorang yang menjual barang kepunyaannya
kepada orang lain. Semua yang berlaku dalam alih kepemilikan
tanah ini telah tersebutkan dalam undang-undang. Pemerintah
merasa berkewajiban memelihara hukum dan menjalankan
hukum itu. Walaupun sebenarnya, dalam praktiknya satu un-
dang-undang diikuti dengan undang-undang lainnya yang
memberi kesempatan untuk melanggarnya.
2. Hak Opstal
“Hak Opstal adalah hak benda untuk mendirikan bangu-
nan-bangunan untuk kerajinan atau tanaman di atas tanah
kepunyaan orang lain.” (Undang-undang Hukum Perdata
pasal 721).
48
