Page 55 - Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia

Mochammad Tauchid

yang didiami dan dipakainya, sebagaimana yang tersebut da-
lam putusan Raad van Justitie di Semarang pada tanggal 27
Mei 1903.
Hak-hak penduduk di tanah partikelir daerah Surabaya,
menurut putusan Raad Van Justitie, Surabaya 22 Januari
1913, dinyatakan bahwa penduduk tanah partikelir di daerah
itu mempunyai hak perseorangan secara turun-temurun
(erfelijk individueel bezitsrecht). Kemudian menurut putusan
Raad van Justitie di Surabaja tanggal 7 Juni 1916, penduduk
berhak atas tanah (pekarangannya) dengan hak-hak benda
(zakelijke rechten), yang dapat dipindahkan haknya kepada
orang lain. Menurut putusan Raad van Justitie di Surabaya
pada tanggal 12 September 1917, penduduk di tanah partikelir
di sekeliling kota Surabaya mempunyai hak milik atas peka-
rangan yang didiami, dan berhak memakai tanah pertanian
lain-lainnya dengan memenuhi beberapa kewajiban terhadap
tuan tanah.
Atas tanah partikelir yang sudah dibeli oleh Pemerintah
di daerah Semarang ditentukan dengan Undang-undang Stbl.
1919 no. 673. Haknya atas tanah pekarangan diberikan seperti
hak penduduk di tanah-tanah partikelir di sebelah Barat kali
Cimanuk. Tetapi para penduduk ini tidak memiliki hak atas
tanah tersebut, karena tanah itu dikuasai langsung oleh tuan
tanah, sedang rakyat yang mengerjakan tanahnya dianggap
sebagai penyewa.
Berhubung dengan itu, maka dalam peraturan ditetapkan
bahwa dalam perpindahan tanah partikelir yang kembali kepa-
da pemerintah, pekarangan dan kebun diakui sebagai milik
perseorangan yang turun-temurun. Sedang sawah dan kolam
ikan kembali kepada pemerintah dan diatur dengan peraturan

34