Page 102 - Land Reform Lokal Ala Ngandagan: Inivasi system Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964

Desa Ngandagan dan Inisiatif Land Reform Lokal di Era Kepemimpinan Lurah . . .

ikatan patronase yang bersifat eksploitatif, yang sebelumnya
terjadi antara kuli baku dengan buruh kuli-nya, dapat
dihapuskan.
Meskipun opsi yang disampaikan Soemotirto di atas
sudah mencoba mengkompromikan dua kutub pandangan
yang saling bertentangan, namun tak pelak opsi tersebut tetap
memperoleh penentangan keras dari kelompok Soeharsono
dan para pengikutnya. Ada beberapa potensi kerugian yang
agaknya menimbulkan sikap penentangan ini. Petani yang
kaya dan menguasai lebih dari satu unit standar tanah
kulian (300 ubin atau sekitar 0,43 ha) biasanya memang
sudah lama memecah sebagian tanahnya untuk diberikan
hak garapnya kepada (para) buruh kuli-nya. Opsi kebijakan
yang ditawarkan Soemotirto itu akan menyebabkan mereka
kehilangan kontrol atas buruh kuli yang selama ini telah
banyak membantu mereka. Sementara itu, bagi petani kuli
baku yang hanya menguasai satu unit standar tanah kulian,
pemecahan jatah tanah kulian tidak selalu dijadikan pilihan
terutama jika ia memiliki tanggungan keluarga yang banyak.
Oleh karena itu, keharusan menyisihkan sebagian tanah
kulian untuk dijadikan sawah buruhan yang dikelola desa
mereka rasakan sebagai kebijakan yang memberatkan.
Terus mendapatkan tentangan dan tidak kunjung
dicapai kata sepakat dalam rapat desa, Soemotirto kemudian
memutuskan membawa persoalan ini ke jenjang yang lebih
bawah untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat-rapat
Rukun Tetangga dan Rukun Kampung. Wiradi dalam
tulisannya menyatakan bahwa selama proses pembahasan
secara berjenjang ini terdapat peran penting dari figur

73