Page 184 - Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan
yang berlaku, agar kedua pihak dapat memberi kontribusi
optimal bagi pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah.
Pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan norma sosial
dan hukum yang berlaku, sehingga dapat mendukung
transmisi nilai-nilai pertanahan masa kini. Norma sosial
dan hukum turut ditransmisikan, karena merupakan “ruh”
nilai-nilai pertanahan. Transmisi mampu berjalan lancar,
dengan memanfaatkan relasi yang melibatkan kekuasaan
dan wewenang.

Relasi menjadi kunci bagi kemudahan bertransmisi,
sebab dapat mempertemukan para pihak yang memiliki
berbagai kepentingan. Harapan bagi kemajuan petani,
akhirnya mendorong berbagai pihak tersebut saling
menyesuaikan kepentingannya dengan kepentingan pihak
lain, sehingga akhirnya terwujudlah kepentingan bersama.
Hal ini dimungkinkan, ketika dilakukan “komunikasi tatap
muka”, karena ketika komunikasi antara pemerintah desa
dengan para petani sedang berlangsung, keduanya saling
berhadapan (face to face). Selain itu, komunikasi jenis ini juga
disebut “komunikasi langsung” atau “direct communication”,
ketika pemerintah desa mengetahui efek komunikasinya saat BAB III
itu juga.

Tanggapan atau respon para petani langsung diterima
oleh pemerintah desa, sebagai arus balik, atau umpan balik
(feed back) yang terjadi secara langsung. Umpan balik ini
menjadi cikal bakal bagi pertimbangan atas pelaksanaan
sertipikasi hak atas tanah, yang melibatkan sebagian besar
petani. Pelaksanaan sertipikasi merupakan gejala sosial,
yang dihasilkan oleh transmisi nilai-nilai pertanahan masa
kini. Sebagai gejala sosial, maka sertipikasi hak atas tanah
dilaksanakan berdasar kemampuan petani memadukan

164 Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan 165