Page 179 - Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan
P. 179

Aristiono Nugroho dkk.
                        Para  petani  ingin  mencegah  konflik  atau  sengketa
                    pertanahan,  karena  mereka  menginginkan  ketenangan
                    dalam menggarap  tanah. Pertentangan kepentingan  akan
                    selalu ada,  tetapi  pemegang  kekuasaan di  tingkat desa
                    selalu berupaya agar kondisi itu tidak menimbulkan konflik.
                    Semua  pihak  tentu beranggapan bahwa kepentingan  yang
                    diperjuangkannya adalah untuk kepentingan bersama, agar
                    semakin banyak  pihak  yang hidup  sejahtera. Oleh karena
                    itu,  peran  pemerintah desa dibutuhkan agar  lalu  lintas
                    kepentingan  dapat berjalan harmoni.  Inilah momen bagi
                    pemerintah  desa,  untuk  meredam  atau  mengelola  konflik,
                    agar penataan pertanahan dapat dilakukan dengan baik.

                        Berbekal   dukungan    pemerintah   desa,   maka
                    perlindungan  bidang  tanah oleh  petani  merupakan cara
                    mencegah  terjadinya  konflik  pertanahan  di  kemudian
                    hari.  Semangat ini  terus  menerus  didistribusikan  dan
                    dikomunikasikan  oleh Pemerintah Desa Banjarpanjang
                    kepada para petani dan masyarakat desa, agar konflik dapat
                    dicegah  melalui penataan  pertanahan  yang  berjalan  tertib
                    dan lancar. Pemerintah Desa Banjarpanjang juga berupaya
                    memadu-serasikan antara semangat petani, dan komunikasi,
                    dengan penataan pertanahan.

                        Kemampuan  memadu-serasikan  ini diperankan oleh
                    pemerintah desa, sebagai organisasi kekuasaan yang ada di
                    wilayah tersebut. Sebagai organisasi kekuasaan, pemerintah
                    desa memiliki otoritas atau kewenangan untuk mengeluarkan
                    kebijakan lokal di  bidang pertanahan sepanjang mendapat
                    persetujuam para wakil masyarakat desa, yang cakupannya
                    sebatas wilayah desa. Kebijakan lokal ini lalu diberlakukan,
                    setelah mempertimbangkan dinamika sikap berbagai elemen
                    atau kelompok yang ada di desa.


      160                                                                                                                                                    161
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184