Page 180 - Transmisi Nilai-nilai Pertanahan di Kabupaten Magetan
P. 180

Pelaksana Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan
                        Dengan  demikian  saat  pelaksanaan kebijakan lokal,
                    pemerintah desa tidak mendapat penentangan dari banyak
                    pihak, karena kepentingan berbagai pihak telah diperhatikan
                    atau diakomodir. Akhirnya kebijakan lokal pemerintah desa
                    secara  perlahan  merubah  pemikiran,  sikap,  tindakan,  dan
                    perilaku para petani. Perubahan ini relevan dengan transmisi
                    nilai-nilai pertanahan masa kini yang dilakukan oleh petugas
                    kantor pertanahan,  sehingga  transmisi  berhasil,  dan para
                    petani  memiliki pemikiran,  sikap,  tindakan,  dan perilaku
                    pertanahan yang baru.

                        Fenomena yang mirip juga terjadi di Desa Cepoko, ketika
                    Pemerintah Desa Cepoko memberi  apresiasi  atas  pranata
                    sosial  yang  telah dibangun  para  petani dan  masyarakat
                    desa. Apresiasinya  berupa pengakuan pemerintah  desa
                    atas kepemilikan tanah para petani, yang sebelumnya telah
                    mendapat pengakuan sosial atau sosio-legitimasi.  Suwarno
                    D. (Sekretaris Desa Cepoko, 2006-2015) menjelaskan, bahwa
                    Pemerintah Desa Cepoko mengakui kepemilikan tanah para
                    petani yang telah mendapat pengakuan tetangga batas dan
                    masyarakat.                                                  BAB III
                        Pengakuan  pemerintah  desa merupakan bekal bagi
                    petani,  untuk mendapat  pengakuan  dari  negara, melalui
                    pengurusan sertipikat  hak  atas  tanah.  Bila sebelum  proses
                    pengurusan,  pengakuan  yang  dimiliki oleh  petani  hanya
                    berupa pengakuan sosial dari tetangga batas dan tetangga di
                    sekitarnya; maka setelah proses tersebut, pengakuan bidang
                    tanah petani mengalami institusionalisasi atau pelembagaan,
                    berupa  pendaftaran  tanah. Institusionalisasi berguna
                    sebagai instrumen pencegah masalah, sengketa, atau konflik
                    pertanahan. Hal ini dapat terjadi, karena kantor pertanahan
                    sebagai pihak yang melakukan instutusionalisasi, memiliki


 160                                    Transmisi Nilai-Nilai Pertanahan   161
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185