Page 37 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 37
Nur Aini Setiawati
menekankan pada aturan hukum (de jure) yang dapat menim-
bulkan hak dan kekuasaan. Oleh karena itu, negara untuk
dapat dinyatakan menguasai tanah harus dinyatakan terlebih
dahulu kepemilikannya yang disebut dengan domein
verklaring. Dengan demikian, seseorang yang tidak dapat
membuktikan bahwa tanah yang dikuasainya adalah milik-
nya, maka tanah yang bersangkutan adalah tanah negara
(eigendom negara). Apabila tanah dikuasai oleh negara, maka
negara dapat menyewakan atau menguasainya. Oleh karena
itu, muncul berbagai macam hak tanah anatara lain hak eigen-
dom, hak opstal, hak erfpacht, hak pungut hasil (Vruchtgebruik),
dan hak hipotik.
Konsep pemilikan hak atas tanah yang bersumber pada
hukum adat yang bersifat de facto berbenturan dengan konsep
hukum Barat yang bersifat de jure yang bersumber pada
domein verklaring. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya
sengketa tanah. Keberadaan hukum adat tidak dapat meng-
hadapi kekuasaan pemerintah kolonial. Sengketa tanah di
Kota Yogyakarta merupakan sengketa tanah yang pada prin-
sipnya memperebutkan ruang. Hal itu disebabkan oleh ada-
nya perubahan fungsi tanah.
D. Metode dan Sumber
Untuk lebih menjelaskan permasalahan pemilikan tanah
di Kota Yogyakarta, penelitian ini “lebih dekat” mengguna-
kan pendekatan sosiologis. Pendekatan itu dapat digunakan
29
29 Untuk pendekatan sosiologis lihat Neils J. Smelzer, Sociol-
ogy: An Introduction (New York: John Wiley & Sons, 1967), Peter
18
