Page 78 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

patron yang mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dan
pengawasan dalam satu tangan. Ketergantungan klien pada
patron, akan menumbuhkan sikap rendahnya aspirasi dari
klien dalam bidang tugas yang diemban. Artinya bahwa

apapun keinginan patron akan selalu dipatuhi meskipun hal
itu tidak sesuai dengan aspirasi klien.
Struktur birokrasi Kasultanan Yogyakarta yang memiliki
ciri patrimonial itu sejak kedatangan Pemerintah Hindia
Belanda, tidak dapat terlepas dari campur tangan Pemerintah
Hindia Belanda. Pada awal abad XX campur tangan itu sema-
kin intensif. Sesuai dengan gerakan politik etis Pemerintah
Hindia Belanda memasukan birokrasi modern ke kasultanan
dengan alasan untuk mengejar ketinggalan dari daerah luar
vorstendlanden. Di Yogyakarta ditempatkan 3 asisten residen
untuk mengawasi wilayah Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman,
Kulonprogo, dan Gunungkidul. 55
Sebagai vasal (negara bagian) pemerintah kolonial, hu-
bungan politiknya diatur dalam kontrak politik yang harus
56
diperbaharui setiap pengangkatan sultan yang baru. Sultan
yang baru itu pada saat pengangkatannya menandatangani
sebuah kontrak lagi yang disebut dengan “acte van verband”.
Maksud diadakannya perjanjian itu adalah untuk menguatkan

55 P.J Suwarno, Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi
Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974; Sebuah Tinjauan Historis
(Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 67.
56 Kontrak politik merupakan suatu janji tertulis Sultan yang
baru diangkat yang membicarakan tentang bagaimana Sultan me-
merintah daerahnya, tetapi didalamnya tidak diperinci mengenai
susunan pemerintahan, perundang-undangan dan peradilan.

59