Page 81 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 81
Nur Aini Setiawati
Golongan abdi dalem terdiri atas panewu, mantri, lurah,
bekel, dan jajar. Di sampaing itu, masih terdapat pegawai
rendah lainnya seperti kori yaitu pegawai yang menerima
surat-surat untuk sultan dan meneruskan perintah-perin-
tahnya, Bupati Landheer yaitu pejabat yang bertugas pada
bidang persewaan tanah oleh orang-orang Barat, Bupati
Polisi yang dibentuk tahun 1908. Bupati Polisi adalah pejabat
yang diserahi urusan kepolisian dan berkedudukan di tanah-
tanah datar di Negara-gung dengan pejabat-pejabat di
bawahnya yaitu kepala-kepala distrik (ngabehi, demang, bekel).
Selain itu, terdapat pengulu yang memiliki jabatan penting
yaitu mengurusi bidang keagamaan seperti memimpin upa-
cara-upacara keagamaan dan berdoa untuk keselamatan raja
dan kerajaan. Demikian, struktur dan birokrasi pemerin-
61
tahan di Kota Yogyakarta yang berjalan sesuai dengan peru-
bahan sistem pemerintahan yang ada.
Pada awal abad XX, sistem pemerintahan di Kota Yog-
yakarta mengalami perubahan karena adanya reorganisasi
pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Hindia
Belanda pada waktu itu menerapkan kebijakan tentang pem-
bentukan daerah otonom. Pembentukan daerah otonom
dilakukan pada saat Pemerintah Kolonial Belanda member-
lakukan Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatie Wet)
pada 1903. Dengan adanya undang-undang itu Pemerintah
Hindia Belanda membentuk daerah-daerah otonom yang
meliputi wilayah karesidenan dan kota. Oleh karena otonomi
yang diberikan kepada pemerintah daerah sangat terbatas,
61 Ibid., hlm. 60.
62