Page 81 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 81

Nur Aini Setiawati

            Golongan abdi dalem terdiri atas panewu, mantri, lurah,
            bekel, dan jajar. Di sampaing itu, masih terdapat pegawai
            rendah lainnya seperti kori yaitu pegawai yang menerima
            surat-surat untuk sultan dan meneruskan perintah-perin-

            tahnya, Bupati Landheer yaitu pejabat yang bertugas pada
            bidang persewaan tanah oleh orang-orang Barat, Bupati
            Polisi yang dibentuk tahun 1908. Bupati Polisi adalah pejabat
            yang diserahi urusan kepolisian dan berkedudukan di tanah-
            tanah datar di Negara-gung dengan pejabat-pejabat di
            bawahnya yaitu kepala-kepala distrik (ngabehi, demang, bekel).
            Selain itu, terdapat pengulu yang memiliki jabatan penting
            yaitu mengurusi bidang keagamaan seperti memimpin upa-
            cara-upacara keagamaan dan berdoa untuk keselamatan raja
            dan kerajaan.  Demikian, struktur dan birokrasi pemerin-
                         61
            tahan di Kota Yogyakarta yang berjalan sesuai dengan peru-
            bahan sistem pemerintahan yang ada.
                Pada awal abad XX, sistem pemerintahan di Kota Yog-
            yakarta mengalami perubahan karena adanya reorganisasi

            pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Hindia
            Belanda pada waktu itu menerapkan kebijakan tentang pem-
            bentukan daerah otonom. Pembentukan daerah otonom
            dilakukan pada saat Pemerintah Kolonial Belanda member-
            lakukan Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatie Wet)
            pada 1903. Dengan adanya undang-undang itu Pemerintah
            Hindia Belanda membentuk daerah-daerah otonom yang
            meliputi wilayah karesidenan dan kota. Oleh karena otonomi
            yang diberikan kepada pemerintah daerah sangat terbatas,


                61  Ibid., hlm. 60.

            62
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86