Page 85 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Nur Aini Setiawati

memiliki status hak anggadhuh itu turun-temurun. Status sul-
tan sebagai penguasa atas tanah yang ada di dalam wilayah
kerajaannya dinyatakan dalam rijksblad kasultanan sebagai
berikut:

“Sakabehing bumi kang ora ana yektine kadarbe ingliyan
mawa wewenang egendom dadi bumi kangungane keraton
ingsun Ngajogjakarta” .
5
Artinya:
“Segala tanah yang tidak ada bukti kepunyaan orang lain
dengan kekuasaan egindom menjadi tanah milik Keraton
Yogyakarta”

Untuk pengawasan terhadap tanah yang sangat luas,
sultan menyerahkannya kepada kerabat sultan (sentana dalem)
dan para pegawai (priyayi) yang ditunjuk oleh sultan. Dengan
demikian, di Kota Yogyakarta tanah yang luas itu sebagian
dikuasakan kepada keluarga sultan dan para pegawai (abdi
dalem)-nya. Mereka itu disebut “patuh”, sedangkan tanah
yang dikuasakan kepada mereka disebut “tanah kepatuhan”
atau tanah lungguh. Atas tanah lungguh (apanage ) itu para
6
patuh dapat memungut pajak sebagai penghasilan mereka.
Dalam menjalankan pengawasan terhadap tanah-tanah

kasultanan, patuh menyerahkan hak-hak kekuasaan mereka
kepada pembantu mereka di perkotaan. Para pembantu pa-

5 Rijksblad van Sultanaat Djogjakarta, No. 16, pasal 1, tahun 1918.
6 Tanah lungguh (apanage) adalah tanah jabatan sementara yang
diberikan sebagai gaji seorang priyayi atau bangsawan karena mere-
ka memiliki abatan dalam pemerintahan kerajaan pada waktu ter-
tentu. Lihat Soemarsaid Moertono, op. cit., hlm. 1.

66