Page 90 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 90
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
hanya meliputi tanah-tanah yang sudah jelas digunakan rak-
yat sebagai tempat tinggal atau diolah (ditanami tanaman).
Dengan demikian, kalurahan memiliki wewenang dan keku-
asaan untuk mengatur penggunaan tanah yang menjadi
wewenang dan kekuasaannya seperti menyewakan (adol
sewa), memindahkan untuk digunakan turun-temurun (erfelijk
gebruiksrecht), memindahkan sementara hak atas tanah
(tijdelijke vervreemding). 11
Dengan diberlakukannya Rijksblad no. 16 tahun 1918,
maka kalurahan memiliki kekuasaan atas tanah di wilayahnya,
meskipun hanya sebatas pada tanah yang digunakan. Akan
tetapi, sultan dapat mencabut hak tanah kalurahan itu, apabila
diperlukan.
B. Pola Pemilikan Tanah Kasultanan
Berbeda dengan penguasaan tanah sebagaimana diurai-
kan pada sub bab sebelumnya, dalam hal ini pemilikan tanah
mengandung pengertian memiliki tanah secara formal, yakni
tanah yang dimiliki seseorang memiliki nilai ekonomi yang
dapat dipindahkan oleh pemilik dengan diwariskan, dijual,
disewakan, dan sebagainya. Konsep “pemilikan” itu dengan
12
jelas menunjukkan bahwa kedudukan seseorang yang memi-
liki tanah adalah menjadi penguasa atas tanah itu dan seba-
liknya orang yang menguasai tanah belum tentu menjadi
pemilik tanah itu. Dengan demikian, konsep pemilikan di
11 Rijksblad van Sultanaat, no. 16, tahun 1918.
12 Ensiklopedi Umum (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius,
1977), hlm. 698.
71
