Page 82 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 82
Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
maka pada 1922 Pemerintah Hindia Belanda menetapkan
undang-undang perubahan susunan pemerintahan (Bestuur-
shervorming Wet) yang memungkinkan pembentukan daerah-
daerah otonom yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.
Untuk pembentukan kota otonom disusun Staadsgeemente
ordonnantie Jawa en Madura 1926. Berdasarkan Stadsgemeente
ordonnatie ini, wilayah Kota Yogyakarta yang terdiri atas
wilayah Kasultanan dan Pakualaman diubah menjadi kota
otonom. Wilayah Pakualaman di Kota Yogyakarta menem-
pati sebagian kecil wilayah di sebelah timur Sungai Code.
Wilayah itu hanya terdiri atas satu onderdistrik yang juga
menjadi kediaman Paku Alam.
Sebelum reorganisasi agraria pada 1926 diadakan di Kota
Yogyakarta, pemerintahan Kota Yogyakarta berupa kabupa-
ten kota dan setelah reorganisasi agraria pada 1926, kabu-
paten Kota Yogyakarta berubah menjadi kawedanan Kota
Yogyakarta. Kabupaten Yogyakarta dibagi dalam tiga kawe-
danan yaitu Kawedanan Sleman, Kawedanan Kalasan, dan
Kawedanan Kota Yogyakarta. Dengan demikian, Kawedanan
Kota Yogyakarta yang beribu-kota di Kota Yogyakarta meru-
pakan salah satu dari tiga kawedanan dalam wilayah Kabu-
paten Yogyakarta. Kawedanan kota ini dibagi dalam bebera-
pa daerah asisten wedana, yang masing-masing dipimpin
seorang asisten wedana. Daerah asisten wedana dibagi lagi
dalam beberapa daerah kemantren yang masing-masing
dipimpin oleh seorang mantri kepala kampung. 62
62 Soedarisman Poerwokoesoemo, Daerah Istimewa Yogyakarta
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 138.
63
