Page 79 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat
P. 79
Nur Aini Setiawati
bahwa sultan yang diangkat akan tunduk pada Pemerintah
Hindia Belanda dengan segala ketentuannya. Kontrak politik
mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur kasultanan,
sultan, pangeran, adipati anom, (putera mahkota), patih,
57
perundang-undangan, polisi, dan sebagainya. Dengan
demikian, kontrak politik itu menunjukkan sejauh mana
negara vasal masih mempunyai hak-hak kedaulatannya dan
kapan pihak yang berkuasa dapat campur tangan dalam
urusan intern negara.
Dalam struktur pemerintah di Kasultanan Yogyakarta,
sultan merupakan pimpinan tertinggi yang memiliki kedu-
dukan sentral, khususnya berkaitan dengan kehidupan di
kerajaan seperti bidang sosial dan budaya. Adapun di bidang
politik, sebagaimana yang diuraikan di atas, kekuasaan sul-
tan dibatasi oleh berbagai kontrak politik dengan Pemerintah
Kolonial Hindia Belanda. Dalam kontrak politik yang umum-
nya disebut sebagai kontrak panjang (lange contract) disebut-
kan bahwa sultan diberi kedudukan lebih tinggi daripada
swapraja yang disebut dengan pernyataan pendek (korte
verklaring). Sebagai pucuk pimpinan sultan memiliki tang-
58
gungjawab yang diserahkan kepada pepatih dalem.
Struktur pemerintahan Kasultanan Yogyakarta dibagi
menjadi dua yaitu pemerintahan luar istana (paprentahan
njawi) dan pemerintahan dalam istana (paprentahan lebet).
Pemerintahan luar istana dijalankan oleh patih luar (patih
57 Staatsblad van Nederlandsch Indie, No. 47, Tahun 1941, hlm. 10.
58 Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah istimewa
Yogyakarta (Yogyakarta: Propinsi DIY, 1990), hlm. 73.
60
