Page 96 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

kasultanan hanya memiliki hak-hak adat atas tanah dan hanya
dapat memberikan hak-hak adat. Dengan adanya larangan
penggunaan tanah secara sewenang-wenang oleh orang
nonpribumi yang terdiri atas orang-orang Eropa dan Timur

Asing, kasultanan dan penduduk pribumi tidak dapat menjual
tanah kepada orang-orang nonpribumi. Penduduk pribumi
yang tidak mengindahkan larangan itu, akan mendapat
hukuman kurungan maksimal tiga bulan atau denda
maksimal f.100. 21
Sebelum awal abad XX, pemberian tanah dalam bentuk
hak milik pernah terjadi tanpa mempertimbangkan peraturan
yang ada. Pembeli tanah yang berasal dari kalangan non-
pribumi seharusnya mempunyai surat izin dari patih, tetapi
banyak orang Eropa yang menggunakan tanah hanya cukup
sampai wedana dan politie-regent, sehingga banyak rumah
orang-orang nonpribumi yang berdiri tanpa surat resmi. Sul-
tan mengakhiri pembelian tanah melalui surat perintah tertulis
dari patih pada tahun 1908. Adapun pemberian tanah oleh

pihak kasultanan yang terakhir berada di daerah Ngabean
dan sekitar Tugu untuk mendirikan tiga rumah Eropa. 22
Sultan dapat menjual dan memberikan hak milik tanah
kepada orang nonpribumi dengan menganut dan menggu-
nakan model badan hukum Eropa. Menurut hukum Peme-
rintah Hindia Belanda, orang nonpribumi hanya dapat mem-
punyai hak eigendom atas tanah yang telah mereka pakai.

21 Staatsblad Van Nederlandsch Indie, Tahun 1921, No. 676.
22 Adatrechtbundel XIX: Java en Madoera (‘S gravenhage: Martinus
Nijhoff, 1921), hlm. 346-348.

77