Page 100 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

alasan kegunaan bangunan itu. Direktur pemerintahan dalam
negeri yang diwakili oleh kepala pemerintahan di Yogyakarta
(gubernur) dengan persetujuan kepala pemerintahan setem-
pat dapat meminta keterangan secara jelas tentang hak meng-

gunakan tanah yang akan didirikan bangunan itu. 29
Izin bangunan itu dapat dicabut apabila dalam pelaksa-
naan pembangunannya terdapat penyimpangan-penyim-
pangan dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Pada
umumnya, izin bangunan dicabut karena pelaksanaan pem-
bangunannya tidak sesuai dengan gambar yang mendasari
izin itu. Dalam peraturan, telah disebutkan bahwa luas
bangunan yang didirikan bangunan tidak boleh lebih dari
2/3 dari lebar halaman. Di samping itu, antara rumah hunian
dan kandang atau kamar kecil harus ada jarak paling sedikit
5 m yang dihitung tegak lurus dari dinding luar yang terde-
kat serta bagian halaman yang ditanami tidak boleh lebih
dari 2/3 dari luas halaman. 30
Orang-orang nonpribumi yang menggunakan tanah itu

dibebani pajak dan uang sewa. Untuk menangani penggunaan
tanah itu dibentuk Komisi Pengguna Tanah (commissie van
grondbedrijf) oleh kasultanan dan gubernemen, meskipun kelu-
ar masuknya keuangan penggunaan tanah itu juga ditangani
pemegang kas kasultanan. Komisi itu memiliki tugas menga-
jukan anggaran tentang keluar masuknya uang penggunaan
tanah yang telah berjalan dan disertakan uang muka baru

29 “Vasttelling Niew Rooireglement voor het gevest Jogja-
karta”, Koleksi ANRI, Bundel Binnenlandsch Bestuur, no. 2733.
30 Ibid.

81