Page 101 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Nur Aini Setiawati

yang harus diberikan pada pemerintah kasultanan. Setelah
anggaran disetujui, uang muka diserahkan pada kasultanan.
Uang sewa tanah kasultanan yang diwajibkan bagi orang
nonpribumi ditetapkan satu sen setiap meter persegi setiap

tahun (uang meteran). Uang meteran ini harus dibayarkan setiap
setengah tahun dan akan dikenakan denda bagi yang me-
nunggak. Mereka yang menyalahgunakan tanah persewa-
annya dan melanggar hukum yang berlaku akan dikenakan
denda sebesar f.100 atau dipenjara kurungan selama-lamanya
tiga bulan. Setiap penyewa yang sudah membayar uang
meteran mendapat izin memakai tanah (piagem) dari patih. 31
Penyewa-penyewa tanah nonpribumi oleh patih dianjur-
kan agar minta hak guna bangunan atas tanah yang mereka
sewa. Pada umumnya, anjuran patih ini dipenuhi oleh orang-
orang Eropa dan orang-orang Arab, sedangkan orang-orang
Tionghoa sebagian besar tidak mematuhi anjuran itu karena
uang hak guna bangunan lebih mahal bila dibandingkan
dengan uang meteran. 32

d. Tanah Krajan/Tanah bagi Para Pegawai Keraton

Sebagian tanah milik sultan diberikan kepada pegawai-
pegawainya (narapraja) yang dipercaya dan sebagai tanda
baktinya kepada raja, pegawai-pegawai keraton itu harus
menyerahkan sebagian hasil dari tanah dan tenaga kerjanya.
Pegawai keraton yang disebut patuh harus mengantarkan

31 Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930: Jawa Timur dan
Tanah Kerajaan (Jakarta: ANRI, 1978), hlm. Cclxvi.
32 Ibid.

82