Page 97 - Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat

Nur Aini Setiawati

Meskipun demikian, Pemerintah Hindia Belanda dengan
pernyataan penguasaan (domeinverklaring) dapat memberikan
hak tanah Eropa maupun hak tanah adat. 23
Dasar pemikiran bahwa Pemerintah Hindia Belanda da-

pat memberikan hak tanah Eropa dan tanah adat adalah
tanah-tanah yang jatuh ke tangan Pemerintah Hindia Belanda
karena pernyataan penguasaan (domeinverklaring) dianggap
tidak mempunyai status. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia
Belanda harus bertindak netral terhadap semua golongan
penduduk di Hindia Belanda. Mereka menganggap bahwa
dirinya sebagai penguasa terhadap tanah-tanah itu bukan
sebagai orang Eropa, tetapi sebagai suatu golongan yang
berada di atas semua golongan penduduk. Kasultanan mengi-
kuti jalan yang ditempuh Pemerintah Kolonial Belanda yang
menganggap tanah yang diperolehnya tanpa status, sehingga
dapat diberikan kepada siapapun. Apabila tanah diberikan
kepada orang Eropa, maka tanah itu dikuasai hukum Eropa.
Pada dasarnya, kasultanan merupakan suatu masyarakat

adat, tetapi sebagai negara kasultanan harus bersikap netral
dan dapat diterima oleh semua golongan penduduk.
Pemberian hak tanah kepada orang nonpribumi dapat
dilakukan oleh kasultanan karena kasultanan merasa memiliki
kekuasaan untuk membuat undang-undang, menengahinya,
dan mengeluarkan suatu peraturan hukum administratif. 24
Akan tetapi, jalan yang ditempuh bukan cara menetapkan

23 Soedarisman Poerwokoesoemo, Kasultanan Yogyakarta
(Yogya: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 99.
24 Soemarsaid Moertono, op. cit., hlm. 53.

78