Page 120 - Kondisi dan Perubahan Agraria di Ngandagan

Kondisi dan Perubahan Agraria Desa Ngandagan ...
masa kini, tanah itu bisa diminta kembali oleh pemilik
kuliannya dan digarap oleh mereka sendiri. Dalam prak-
tiknya, pihak desa hanya memiliki kewenangan menga-
tur kepada siapa hak penggarapan diberikan dan dica-
but. Jika tanah kulian seluas 300 ubin itu akan dijual
(kepada orang luar desa) maka desa memastikan bahwa
tanah itu di dalamnya “menggendong” 90 ubin hak ga-
rap yang tetap diperuntukkan kepada warga di dalam
desa (Ngandagan). Perubahan pemahaman dan praktik
terhadap tanah buruhan semacam ini, yang berbeda jauh
dari visi Soemotirto saat itu, menempatkan posisi rentan
keluarga tani buruhan. Apalagi jika tanah buruhan itu
diformalkan melalui sertifikasi. 33

33 Tatkala dilaksanakan ekspose hasil sementara riset ini kepada
perwakilan masyarakat Ngandagan dan berbagai instansi pemerintah
terkait (termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten) serta kampus. Salah
satu peserta yang merupakan pemilik sawah kulian menuntut agar
sertifikasi dilakukan. Ia mengungkapkan kembali, sebagaimana yang
pernah disampaikan dalam wawancara dengan tim, bahwa yang
dibutuhkan adalah sertifikasi agar bisa menarik kembali tanah buruhan.
Sebagai pemilik tanah, ia merasa rugi sebab selalu membayar pajak
utuh namun tidak mengatasi dan mengambil manfaat dari tanahnya.
Ketika direspon dengan pertanyaan apa jaminan petani buruhan masih
bisa mengakses tanah dan tidak terlempar dari tanah yang dikuasainya
secara hak garap, forum (termasuk pamong dan penanya tersebut)
tidak mampu menjawab. Bisa dipastikan, mereka ragu adanya jaminan
itu jika sertipikasi dilakukan. Ekspose hasil sementara, Pituruh, 3
Agustus 2010.

99