Page 607 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Dari yang Tersembunyi sampai yang Terbuka

tersebut tidak menentukan struktur atau organisasi kolektif
tersebut. Sebenarnya, dalam sebagian besar lokalitas sejak
terjadi pembubaran komuni, tidak ada kolektif desa yang
berfungsi. Sebaliknya, komite desa atau ‘administratif desa’
mengelola dan mengurus tanah yang disewakan kepada
para petani di bawah Household Responbility System.
(Ho2001, 401-2; Pils 2005, 240-1). Komite desa dan ad-
ministratif desa, bagaimanapun juga tidak memiliki hak
untuk memindahkan tanah pertanian untuk digunakan
sebagai kompensasi. Hak itu dimiliki negara , yang sesuai
dengan hukum, bisa mengambil alih tanah yang berada di
bawah kepemilikan bersama, jika ‘ untuk kepentingan
umum’ (Cai 2003,664-5; ‘Economist’ 2004; Guo 2001). Jadi
walaupun secara teknis para petani memiliki tanah itu dan
telah dijamin kontrak 30 tahun untuk menggunakan tanah
itu, dengan dalih ‘kepentingan masyarakat’ para pejabat
dengan mudah menyitanya. Sebagaimana salah seorang
pegawai mengatakan, ‘hak kepemilikan tanah diam-diam
telah di curi dari desa biasa dan diberikan kepada orang di
tingkat yang lebih tinggi ‘(Ho 2001, 404).
Para pemain utama di ‘tingkat yang lebih tinggi’ itu
adalah pemerintahan kotapraja di pedesaan serta peme-
rintah kota kecil dan kota besar. Berdasarkan hukum tanah
‘area urban kota besar’ merupakan milik negara, sedangkan
‘area pinggiran kota’ merupakan milik kolektif pedesaan.
Tetapi karena urbanisasi yang terjadi terus menerus, di
banyak lokalitas sebagian besar lahan suburban dimasuk-
kan ke dalam batas-batas kota, mencakup, dalam beberapa
kasus, pengambil-alihan semua tanah yang dimiliki ber-
sama (Ho 2001, 405). Di sisi lain, karena administrasi
pemerintahan kotapraja tidak memiliki akses langsung
terhadap tanah kolektif di desa, mereka harus melibatkan
komite desa dalam transaksi penjualan tanah - tapi hanya
sebagai ‘perluasan’ kekuasaan politik mereka(Ho 2001, 405,
lihat juga Guo 2001, 425).

593