Page 612 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional
P. 612

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

            para preman melepaskan tembakan dan  dan menewaskan
            enam penduduk dan melukai lebih dari 100  orang (Saiget
            2007; ‘Turning Ploughshares into Staves ‘2005). Di
            Shanwei, Propinsi selatan Guangdong, tentara paramiliter,
            yang dikirim pada akhir 2006 untuk menumbangkan dan
            membubarkan partisipan dalam perebutan dan pendu-
            dukan tanah sitaan lainnya,  menewaskan 20 warga desa
            dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai ‘pem-
            bantaian Shanwei’ (Gu, 2006).
                 Karena perlawanan dan kekerasan yang semakin
            meningkat, serta keprihatinan mengenai hilangnya tanah
            pertanian akibat perampasan tanah dapat mempengaruhi
            jaminan pangan negara itu, pada tahun 2003, pemerintah
            pusat mulai menjadikan  perampasan tanah sebagai inti
            dari kebijakan negara. Negara membatasi jumlah zona
            pembangunan dan memberi tindakan keras terhadap
            penyitaan ilegal. Pada tahun 2004 pemerintah pusat
            menghentikan seluruh konversi  tanah pertanian yang tidak
            penting  selama enam bulan, dan kemudian mengeluarkan
            peraturan baru yang menuntut perubahan lainnya untuk
            disetujui oleh pemerintah di tingkat tinggi(He2007, 48-9;
            Rural Development Institute 2005; ‘Turning Ploughshares’
            2005). Tetapi seperti dalam kampanyenya melawan korupsi
            serta penyalahgunaan pajak, contoh-contoh di atas menun-
            jukkan, kebijakan –kebijakan tersebut hanya memberikan
            sedikit pengaruh. Contohnya, menurut perhitungan yang
            dikeluarkan oleh Departemen Pertanian dan Sumber Daya,
            terdapat  168.000 kasus transaksi tanah ilegal pada tahun
            2004 (Cody 2004, 1A).
                 Pada tahun 2006, dalam pidato di mana dia me-
            nyatakan ‘kami benar-benar tidak bisa melakukan suatu
            kesalahan historis atas masalah sengketa tanah’, Perdana
            menteri Wen  Jiabao  berterus  terang  mengakui  bahwa
            penyitaan tanah ilegal tanpa kompensasi yang cukup masih
            merupakan sumber utama pemberontakan dan pergolakan


            598
   607   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617