Page 613 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

Dari yang Tersembunyi sampai yang Terbuka

di pedesaan (Kahn 2006b, 3A). Memang di tahun tersebut
, menurut Departemen Pertanian dan sumber Daya,
131.000 penyitaan tanah ilegal melibatkan 100.000 hektar
tanah masih berlangsung (‘Illegal Land grabs Up’2007).
Pada awal tahun 2007, National People’s Congress me-
ngesahkan undang-undang yang membatasi syarat-syarat
pemindahan hak atas tanah pedesaan yang disewakan dan
melarang pemindahan tanah dengan rumah ada di atasny
(‘NPC’ 2007). Namun tampaknya peraturan ini hanya
sedikit mampu mencegah ‘koalisi jahat’ para pejabat
dengan para pengembang dalam pengambilalihan tanah
ilegal, atau dalam menggunakan kekerasan untuk men-
jalankannya. Banyak laporan yang terus muncul ke
permukaan, seperti kasus desa Yutian dekat Harbin di
Propinsi Heilongjiang, pada Agustus 2007 penduduk yang
menerima uang kompensasi yang kurang bentrok dengan
polisi dan preman bersenjata yang dikirim oleh pengem-
bang untuk merampas tanah pertanian serta untuk meng-
hancurkan rumah mereka (‘Farmers in Revolt’2007; lihat
juga ‘Farmers Protesting’2007).
Sementara itu, banyak petani dan buruh tak berpunya
yang menyadari bahwa penolakan pemerintah untuk
menetapkan hak atas tanah yang terjaminan di daerah
pedesaan terus memberikan batasan bagi dan kemudahan
pengambilalihan tanah pedesaan untuk industri, perluasan
perkotaan atau pembangunan infrastruktur transportasi.
Kontradiksi ini menjadi dasar sinisme dan kemarahan di
antara mereka mengenai partai dan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah(Pils 2005, 288; Cody 2006,
14A; Thornton 1999, 27-8). Kurangnya perbaikan di
pengadilan dan ruang-ruang petisi hanya memperkuat
menurunnya legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
Komentar-komentar seperti “Masyarakat dapat melihat
bagaimana korupnya pemerintah sementara rakyat hampir
tidak memiliki cukup makan” dan “Para pejabat peme-

599