Page 180 - Tanah Hutan Rakyat

Tanah Hutan Rakyat 167

kesejahteraannya. Sikap ini sangat berbeda dengan inhibition
(berdiam-diri), yaitu sikap yang tidak memperlihatkan
adanya usaha, dengan harapan yang bersangkutan tidak akan
dipersalahkan, sebab ia telah tidak melakukan apa-apa.
Sebagai organisasi swadaya masyarakat, APHR bersifat
mandiri, dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa
Kalimendong. Kemandirian ini diperlukan agar APHR dapat

berkembang lintas desa dan untuk seluruh petani pemilik
hutan rakyat di manapun berada. Oleh karena APHR telah
memiliki SVLK (Sertifikat Verifikasi dan Legalitas Kayu) yang
diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, maka kayu yang
dikelola oleh APHR memiliki harga jual yang lebih mahal, bila
dibandingkan dengan kayu yang dikelola tanpa SVLK. Selain
itu, pentingnya SVLK dikarenakan ia dapat memperbaiki citra

kayu Indonesia di dunia internasional, di mana berdasarkan
SVLK diketahui bahwa kayu yang dikelola, diolah, dan
diperdagangkan telah terverifikasi legalitasnya.
SVLK yang dimiliki APHR menunjukkan adanya
keberanian dan kemampuan organisasi ini dalam bertindak,
terutama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat

yang terkait dengan pohon albasia. Motif yang melandasi APHR
bersikap seperti ini, adalah untuk mewujudkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah, yang
tertuang dalam tujuan (purpose) berdirinya organisasi ini.
Sesungguhnya sikap APHR dapat difahami sebagai ritualisasi
atau proses pembentukan tradisi, yang mereka laksanakan
melalui tatanan tertentu yang dramatik dan impersona.

Sikap dramatik terlihat pada kuatnya interaksi yang terjadi,