Page 177 - Tanah Hutan Rakyat

164 Aristiono Nugroho, dkk

Dengan demikian menjadi wajar ketika APHR belum mampu
mengadopsi seluruhnya dalam bentuk kinerja. Bagi APHR yang
memiliki sekretariat di Dusun Krasak (Desa Kalimendong,
Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo), saat ini telah
dianggap cukup ketika mampu: Pertama, memiliki akta
pendirian badan hukum. Kedua, memiliki anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga. Ketiga, memiliki struktur
organisasi. Keempat, memiliki keputusan-keputusan APHR.
Kelima, memiliki surat keputusan pimpinan APHR mengenai

keanggotaan dan mengenai luas hutan rakyat yang dikelola
oleh para anggota. Keenam, memiliki kinerja yang baik dalam
pengelolaan administrasi dan keuangan. Ketujuh, memiliki
SOP atau Standar Operasional Prosedur yang berisi tentang
ketentuan mengenai “siapa berbuat apa” dalam konteks APHR.

Standar kecukupan kinerja APHR saat ini memang sudah
dianggap memadai, untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam frame konservasi tanah. Tetapi pandangan
ini tidaklah statis, sebab selalu harus dilengkapi dengan
saran, agar APHR terus menerus meningkatkan standarnya.
Saran ini sangat tidak boleh dikesampingkan, karena tanpa
peningkatan standar yang terus menerus, pada suatu masa
APHR akan menjadi “barang antik”, ketika ia tidak mampu
menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Saat itu tidak akan

berguna permintaan “maaf” atau ucapan kata “menyesal”,
karena masyarakat yang selama ini diperjuangkannya telah
jatuh dalam kemiskinan. Selain itu, karena kemiskinannya,
maka masyarakat akan melakukan tindakan tak terkendali
yang bertentangan dengan aspek sosio-ekologi, sehingga