Page 173 - Tanah Hutan Rakyat

160 Aristiono Nugroho, dkk

mengundurkan diri, sehingga namanya menjadi “Joko Madu”.
Selanjutnya APHR “Joko Madu” berdiri sebagai badan hukum,
dengan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 7 Juni 2011 oleh notaris
Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, S.H.
Peran APHR berada pada posisi strategis, terutama dalam
mendorong dinamika sosial di Desa Kalimendong. Kondisi
sosial didorong, agar terus berubah ke arah peningkatan

kesejahteraan masyarakat dalam frame konservasi tanah.
Cara yang ditempuh oleh APHR dalam mendorong dinamika
sosial, antara lain membangun kerjasama dengan perusahaan
pengolah kayu albasia, dan membina anggota masyarakat
yang mengelola tanah hutan rakyat. Dengan cara seperti ini,
APHR mampu mengendalikan suply and demand di Desa
Kalimendong dan desa-desa sekitarnya (Desa Jonggolsari,

Desa Manggis, dan Desa Durensawit). Kendali atas suply
and demand inilah yang memberi kemampuan pada APHR,
untuk menjaga harga kayu albasia agar tetap menguntungkan
petani-hutan (masyarakat). Sementara itu, pembinaan
terhadap masyarakat dilakukan dengan cara mencegah
masyarakat melakukan adaptasi keliru (mal-adaptation), dan
sikap impulsiveness (terlalu menuruti keinginan).

Kiprah APHR di Desa Kalimendong ini tidak dapat
dilepaskan dari sistem sosial (lihat Soekanto, 1998) yang
dibangun oleh masyarakat, yang terdiri dari: Pertama,
infrastruktur sosial, seperti: setting kelembagaan dan
tatanan norma sosial yang berlaku di Desa Kalimendong.
Masyarakat Desa Kalimendong memiliki norma sosial

yang mengikat masyarakat agar berada pada situasi rukun