Page 185 - Tanah Hutan Rakyat

172 Aristiono Nugroho, dkk

masyarakat, di mana pihak lain tidak melihat sifat inferiority
(ketidak-mampuan) masyarakat dalam hal penyediaan kayu
albasia. Dengan kata lain kemampuan meyakinkan pihak
lain, adalah sesuatu yang harus terus menerus dipelajari
oleh masyarakat. Selain itu, juga perlu ada sifat tambahan
pada masyarakat, yaitu sikap rajin dan giat bekerja, yang
akan semakin menumbuhkan rasa percaya pihak lain. Tetapi
tentu saja jangan melupakan kebutuhan masyarakat, yang
berupa kebutuhan penyediaan dana secara mendadak. Bila

karena satu dan lain hal masyarakat membutuhkan uang,
maka bagi mereka perlu disediakan Kredit Tunda Tebang,
untuk merespon adanya “tebang butuh” masyarakat Desa
Kalimendong. Kredit Tunda Tebang merupakan instrumen
penunda penebangan tanaman keras oleh masyarakat,
yang jangka waktu penundaannya mencapai 3 (tiga) tahun.
Instrumen ini memberi kesempatan tanaman keras, seperti

albasia, untuk hidup lebih lama.
Istilah “tebang butuh” disampaikan oleh Nisro, saat
bertemu dengan jajaran Kementerian Kehutanan, yang
kemudian sekaligus ditawarkan solusinya berupa Kredit
Tunda Tebang, yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat
yang bersedia menunda penebangan tanaman keras di
wilayah hutan rakyat selama tiga tahun. Skema Kredit

Tunda Tebang akhirnya menjadi program Kementerian
Kehutanan di seluruh Indonesia. Inilah gagasan lokal (Desa
Kalimendong) yang disampaikan oleh Nisro (Ketua APHR),
yang akhirnya menasional setelah diadopsi oleh Kementerian
Kehutanan. Secara teoritik diketahui, bahwa gagasan lokal